Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Megawati kepada Para Calon Kepala Daerah dari PDI-P, Jangan Korupsi!

Kompas.com - 17/12/2017, 15:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan resmi mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk empat daerah pada Minggu (17/12/2017).

Empat daerah tersebut adalah Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto menyebutkan sejumlah pesan yang ditekankan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk para calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya.

Salah satunya adalah tidak terlibat praktik korupsi.

"Dari ibu ketua umum tadi kan disampaikan dengan sangat jelas pesan-pesan untuk menghadirkan pemerintahan untuk rakyat, pesan-pesan untuk tidak korupsi, pesan-pesan untuk tidak memperkaya diri," ujar Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (17/12/2017).

Hasto menambahkan, pada sekolah calon kepala daerah yang dilaksanakan oleh PDI-P, telah dibuat semacam komitmen tertulis untuk membangun pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.

Partai nantinya juga akan meminta para calon kepala daerah untuk mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sehingga menjadi bagian dari instrumen kebijakan yang transparan.

Politisi kelahiran Yogyakarta itu menegaskan, saat ini partainya juga sudah sangat tegas menjatuhi sanksi pemecatan seketika bagi kader yang terindikasi terlibat kasus korupsi.

Termasuk jika kader tersebut sudah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di KPK.

"Ini satu-satunya sanksi yang dimiliki partai politik. Yang lain tidak punya. Kami punya sanksi pemecatan seketika bagi mereka yang terkena tangkap tangan dan kemudian sanksi pemecatan bagi kasus-kasus yang memperkaya diri dan korupsi," kata Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com