Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra Yakin Novanto Tak Sendiri Mengurus Anggaran E-KTP

Kompas.com - 16/12/2017, 19:34 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono meyakini bahwa Setya Novanto tidak sendiri dalam mengurus anggaran proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Ferry meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas semua yang terlibat bersama-sama Novanto.

"Logikanya, dalam penentuan anggaran di DPR ada hubungan antara fraksi, komisi dan badan anggaran," ujar Ferry menjadi pembicara dalam diskusi Polemik di Cikini, Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Menurut Ferry, isi surat dakwaan yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seolah memberikan ketidakadilan bagi Novanto. Sebab, nama-nama politisi yang sebelumnya disebut menerima uang, kini tidak dicantumkan dalam surat dakwaan.

Baca juga : Ganjar, Yasonna, dan Olly Tak Masuk Dakwaan E-KTP, Ini Komentar PDI-P

Ferry mengatakan, surat dakwaan jaksa memberi kesan bahwa kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu hanya dilakukan oleh Novanto sendiri. Novanto seperti mampu mengkoordiniasikan anggota DPR, pengusaha dan pejabat kementerian.

Padahal, menurut Ferry, semua mengetahui bahwa mekanisme alokasi anggaran di DPR harus melalui persetujuan komisi yang terkait, badan anggaran (Banggar) dan fraksi partai politik.

"Di Banggar ada Pak Olly, di Komisi ada Pak Ganjar. Sangat lucu, sekarang dikesankan korupsi hanya dilakukan sendirian," kata Ferry.


Kompas TV Pasca konsolidasi internal lewat rapat pleno, Partai Golkar sedang menyiapkan Munaslub.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com