Kompas.com - 15/12/2017, 12:48 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo (tengah) menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aried Budiman (kiri) untuk pemilihan legislatif (pileg) dan pemilih presiden (pilpres) 2019 mendatang di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo (tengah) menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aried Budiman (kiri) untuk pemilihan legislatif (pileg) dan pemilih presiden (pilpres) 2019 mendatang di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/12/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden 2019. 

DP4 tersebut berasal dari data kependudukan kabupaten/kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kemendagri dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan, serta diintegrasikan dengan hasil perekaman sidik jari dan iris mata.

"Data kependudukan yang ada di Kemendagri saat ini dari 261 juta jiwa, dengan wajib KTP sejumlah 189 juta," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Jumlah data wajib KTP tersebut akan ditambah dengan 7 juta tambahan pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada April 2019. 

Baca: 12 Parpol Calon Peserta Pemilu 2019 Melaju ke Tahap Verifikasi Faktual

Dengan demikian, total DP4 untuk Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 berjumlah 196.545.636.

"Saat ini, dinas kependudukan kabupaten/kota telah melakukan perekaman terhadap penduduk yang sampai dengan April 2019 mendatang akan berusia 17 tahun. Sehingga pemilih pemula pada pemilu nanti sudah memilki KTP elektronik pada saat pemungutan suara," kata Hadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan dilakukannya rekaman sidik jari dan iris mata bagi semua wajib KTP elektronik, Kemendagri yakin tidak akan ada pemilih ganda atau yang memiliki KTP elektronik ganda.

"Jika ada, dapat dipastikan bawah KTP elektronik tersebut palsu. Karena penduduk yang merekam lebih dari satu kali akan terblokir dan tidak akan pernah diterbitkan," ujar dia.

Baca: Jokowi Ingatkan Jajarannya, Tahun Depan Sudah Tahapan Pemilu 2019

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi Masyarakat

Nasional
Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Rekor 20.574 Kasus Covid-19 Sehari, Pemerintah Diminta Segera Terapkan PSBB atau Karantina Wilayah

Nasional
Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Revisi UU Otsus Papua, Pansus Minta Ada Evaluasi Tahunan setelah UU Berjalan

Nasional
2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

2022, TNI AL Fokuskan Anggaran untuk Alutsista Siap Tempur dan Operasi

Nasional
Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Minta Kepala Daerah Optimalkan Posko Covid-19. Menteri Desa PDTT: Jangan Ada yang Menolak Vaksin

Nasional
Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Kemenkopolhukam Bantah Penandatanganan SKB Pedoman UU ITE Dilakukan Diam-diam

Nasional
Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Bantu Pengendalian Covid-19, Masyarakat Diminta Inisiatif Lakukan Isolasi Mandiri

Nasional
Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Atasi Masalah Kapasitas Rumah Sakit, Kemenkes Bakal Gunakan RSJ dan Bangun RS Lapangan

Nasional
Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Moeldoko: Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 Tak Bisa Dielakkan

Nasional
Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Penuh, Awal Juli Akan Ditambah

Nasional
RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

RSUP Persahabatan Siapkan 55 Persen Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Satgas Covid-19: PPKM Mikro Paling Efektif Tekan Lonjakan Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X