Cerita Bambang Widjojanto soal Sulitnya Dapat Restu DPR untuk Bangun Gedung KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, menceritakan kesulitan yang dialami KPK saat mengajukan pembangunan gedung baru yang saat ini dikenal sebagai Gedung Merah Putih KPK.

Kisah itu disampaikan Bambang saat hadir dalam perbincangan pada salah satu rangkaian acara Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia (Harkodia) dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Awalnya, kata Bambang, KPK mengajukan pembangunan gedung baru dengan 30 lantai.

Baca: Bambang Widjojanto: Saya Tahu Titik Lemah Birokrasi

Saat itu, KPK mengajukan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 225 miliar. Akan tetapi, akhirnya yang dapat dibangun hanya 17 lantai. 

"Dan alasannya macam-macam," kata Bambang.

Padahal, lanjut Bambang, saat itu KPK punya data bahwa ada gedung parkir di suatu lembaga negara yang dibangun seharga Rp 500 miliar.

"Penegak hukum yang memberantas korupsi, minta gedung yang harganya Rp 225 miliar itu tidak dikasih dengan waktu lima tahun. Alasannya macam-macam," ujar Bambang.

Ambaranie Nadia K.M Miniatur gedung baru KPK yang terletak di Jalan Kuningan Mulia, Jakarta Selatan.

"Ini gedung tinggal tunggu ambruknya saja," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, saat itu dia menyatakan kepada DPR, jika tidak setuju membangun gedung baru, maka KPK akan menggalang dana dari masyarakat.

"Bahwa Anda tidak mau bangun gedung hari ini, saya minta kepada pemilik bangsa ini untuk biayai gedung KPK," kata Bambang.

Yang terjadi, dalam waktu satu jam, seluruh Indonesia saat itu bergerak mengumpulkan dana untuk pembangunan Gedung KPK.

"Kekuatan itu yang tidak bisa dilawan, kekuatan itulah yang menaklukkan Belanda, yang menghancurkan otoritarian orde baru," kata Bambang.