Salin Artikel

Cerita Bambang Widjojanto soal Sulitnya Dapat Restu DPR untuk Bangun Gedung KPK

Kisah itu disampaikan Bambang saat hadir dalam perbincangan pada salah satu rangkaian acara Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia (Harkodia) dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Awalnya, kata Bambang, KPK mengajukan pembangunan gedung baru dengan 30 lantai.

Baca: Bambang Widjojanto: Saya Tahu Titik Lemah Birokrasi

Saat itu, KPK mengajukan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp 225 miliar. Akan tetapi, akhirnya yang dapat dibangun hanya 17 lantai. 

"Dan alasannya macam-macam," kata Bambang.

Padahal, lanjut Bambang, saat itu KPK punya data bahwa ada gedung parkir di suatu lembaga negara yang dibangun seharga Rp 500 miliar.

"Penegak hukum yang memberantas korupsi, minta gedung yang harganya Rp 225 miliar itu tidak dikasih dengan waktu lima tahun. Alasannya macam-macam," ujar Bambang.

"Ini gedung tinggal tunggu ambruknya saja," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, saat itu dia menyatakan kepada DPR, jika tidak setuju membangun gedung baru, maka KPK akan menggalang dana dari masyarakat.

"Bahwa Anda tidak mau bangun gedung hari ini, saya minta kepada pemilik bangsa ini untuk biayai gedung KPK," kata Bambang.

Yang terjadi, dalam waktu satu jam, seluruh Indonesia saat itu bergerak mengumpulkan dana untuk pembangunan Gedung KPK.

"Kekuatan itu yang tidak bisa dilawan, kekuatan itulah yang menaklukkan Belanda, yang menghancurkan otoritarian orde baru," kata Bambang.

https://nasional.kompas.com/read/2017/12/12/15182331/cerita-bambang-widjojanto-soal-sulitnya-dapat-restu-dpr-untuk-bangun-gedung

Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke