Ditolak 50 Anggota Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin Tak Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin tak mempermasalahkan adanya 50 anggota Fraksi Partai Golkar yang menolak dirinya ditunjuk sebagai pengganti Setya Novanto di kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia menilai penolakan tersebut terjadi karena ada pihak yang merasa belum terlaksananya mekanisme tertentu terkait penunjukan dia sebagai Ketua DPR.

"Karena ada mekanisme internal partai yang belum terselesaikan saja," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Ia menambahkan penolakan tersebut juga sudah dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan telah disepakati agar tindak lanjut dari penujukannya sebagai Ketua DPR oleh Novanto ditunda terlebih dulu.

Baca juga : Ketika Para Kader Golkar Tolak Titah Setya Novanto...

Aziz mengatakan penundaan tersebut digalang oleh Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia pun mempersilakan Agus untuk melakukan hal tersebut.

Ketua DPP Golkar itu mengaku tak akan menggalang dukungan sebaliknya untuk mendukung agar dirinya disahkan sebagai Ketua DPR.

"Dalam hal ini pak Agus Gumiwang buat dukungan, kami dari Pak Robert (Kardinal) enggak ada buat dukungan. Kami tidak ingin buat gaduh jadi ya sudah, kalau sudah disepakati dalam Bamus, disepakati, enggak ada masalah," papar Aziz.

Baca juga : Mengapa Aziz Syamsuddin Ditolak Kader Golkar Jadi Ketua DPR?

Saat ditanya jalannya ke depan apakah akan lebih sulit jika hendak menjadi Ketua DPR setelah ada penundaan, ia menjawabtak menarget menjadi Ketua DPR.

"Saya no target. Saya bilang saya dari awal no target. Biarlah ini mengalir secara alami. Kalau Masalah teman-teman menolak saya secara pribadi merasa enggak ada konflik," lanjut dia.

Sebelumnya Badan Musyawarah Nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda pembahasan proses pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nama Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebelumnya ditunjuk Setya Novanto untuk menjadi Ketua DPR.

"Disepakati dalam Bamus untuk menunda pergantian (Ketua DPR). Namun, surat tersebut tetap dibacakan dalam rapat paripurna," ujar Aziz usai rapat Bamus di Kompleks Parlemen, Senin (11/12/2017).