Kompas.com - 11/12/2017, 06:43 WIB
Peneliti Formappi Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPeneliti Formappi Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Melalui surat, Setya Novanto dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR. Selain itu, Novanto disebut menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR untuk menggantikan dirinya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai langkah Novanto sebagai sesuatu yang aneh, terutama terkait penunjukan Aziz.

"Ini aneh karena di satu sisi Novanto mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua DPR, yang artinya dia kehilangan kekuasaan sebagai pimpinan DPR, tetapi di sisi lain (mengundurkan diri) dengan adanya perintah menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya," kata Lucius lewat keterangan tertulis, Minggu (10/12/2017).

Keanehan ini, menurut Lucius, Novanto seolah-olah mau menunjukkan tetap berkuasa meski dia sudah mengundurkan diri.

"Keanehan ini saya kira menjelaskan bahwa surat pengunduran diri ini memang hanya sebuah keterpaksaan," ujar Lucius.

(Baca juga: Dedi Mulyadi Harap Penunjukan Ketua DPR Pengganti Novanto Lewat Debat Terbuka)

Lucius menyatakan bahwa DPR, terutama Fraksi Partai Golkar, tak perlu mendengarkan, apalagi menuruti perintah Setya Novanto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Legitimasi Novanto dianggap sudah hilang karena hampir pasti pemberhentian terhadapnya bisa dilakukan setelah statusnya menjadi terdakwa.

"DPR tak bisa diatur-atur oleh seseorang yang sudah ditahan karena dugaan melakukan kejahatan korupsi. DPR adalah lembaga terhormat dan hanya layak dipimpin orang terhormat," ujar Lucius.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin irit bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017).Kompas.com/Robertus Belarminus Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Golkar Aziz Syamsuddin irit bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
Nama Aziz muncul setelah Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPP Partai Golkar Roem Kono menyebut adanya arahan dari Setya Novanto, Ketua Umum (nonaktif) Partai Golkar, menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR menggantikan Novanto.

"Memang sudah ada pemberitahuan secara tidak resmi bahwa memang betul ada surat putusan dari Ketua Umum Setya Novanto menunjuk Saudara Aziz," ujar Roem seusai acara diskusi di Senayan, Jakarta, Sabtu (9/12/2017).

(Baca: Setya Novanto Disebut Tunjuk Aziz Syamsuddin untuk Jadi Ketua DPR)

Surat pengunduran diri Novanto ini juga telah disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal dalam pertemuan dengan sejumlah fraksi di DPR, Jumat (8/12/2017).

Tanggapan Aziz

Aziz sendiri sebelumnya memastikan dirinya siap menggantikan Novanto.

"Sebagai kader partai, kan, saya harus mengamankan keputusan partai. Namanya tugas partai, kami ikut," kata Aziz kepada Kompas.com, Sabtu (9/12/2017).

Aziz mengaku sudah melihat langsung surat yang ditandatangani Setya Novanto dan dikirimkan ke Fraksi Partai Golkar. Surat itu sekaligus menyatakan bahwa Novanto bersedia mundur dari posisinya sebagai ketua DPR.

(Baca: Setya Novanto Disebut Tunjuk Aziz Syamsuddin untuk Jadi Ketua DPR)

Meski ditandatangani Novanto dari dalam Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Aziz memastikan surat tersebut sah sebagai amanat DPP Partai Golkar.

Meski dorongan mengganti ketua umum Partai Golkar terus menguat, Aziz menegaskan bahwa Novanto sampai saat ini masih menjabat ketua umum partai berlambang beringin itu.

Oleh karena itu, Novanto masih berhak mengambil keputusan mengatasnamakan DPP Partai Golkar.

"Suratnya diketik, kan, keputusan DPP, sesuai AD/ART sah," ucap Aziz.

Selanjutnya, Aziz menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada sesuai dengan tata tertib di DPR.

Kompas TV Airlangga Hartarto menuding langkah Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamssuddin sebagai ketua DPR telah melanggar aturan partai.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Pimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda, Nadiem Minta Anak Muda Ingat Tapak Sejarah Bangsa

Nasional
Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Menteri PPPA Harap Desa Ramah Perempuan-Anak Jadi Episentrum Baru Pembangunan Nasional

Nasional
Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Kasus Gratifikasi, KPK Dalami Berbagai Proyek yang Telah Diatur Adik Eks Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Kemenkes Minta Masyarakat Tetap Waspada dan Patuh Prokes Meski Sudah Divaksinasi

Nasional
Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Nasional
Ingatkan Pimpinan, Kapolri: Kalau Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepala Saya Potong

Ingatkan Pimpinan, Kapolri: Kalau Tak Mampu Bersihkan Ekor, Kepala Saya Potong

Nasional
Lewat Ajudan Budhi Sarwono, KPK Dalami Dugaan Bupati Nonaktif Banjarnegara Itu Beri Arahan ke Pengusaha

Lewat Ajudan Budhi Sarwono, KPK Dalami Dugaan Bupati Nonaktif Banjarnegara Itu Beri Arahan ke Pengusaha

Nasional
KPK Dalami Arahan Khusus Dodi Alex Noerdin Terkait Proyek Infrastruktur Musi Banyuasin

KPK Dalami Arahan Khusus Dodi Alex Noerdin Terkait Proyek Infrastruktur Musi Banyuasin

Nasional
Dua Helikopter Bell Selesai Overhaul, Prabowo Minta TNI AD Rawat Sebaik-baiknya

Dua Helikopter Bell Selesai Overhaul, Prabowo Minta TNI AD Rawat Sebaik-baiknya

Nasional
Menko PMK Minta Dilakukan Sosialisasi Masif untuk Cegah Masyarakat Bepergian saat Libur Akhir Tahun

Menko PMK Minta Dilakukan Sosialisasi Masif untuk Cegah Masyarakat Bepergian saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Putusan PT DKI Jakarta Dinilai Menguatkan Keputusan AHY Pecat Jhoni Allen

Putusan PT DKI Jakarta Dinilai Menguatkan Keputusan AHY Pecat Jhoni Allen

Nasional
Menko PMK: Pendekatan Lingkungan Salah Satu Cara Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Menko PMK: Pendekatan Lingkungan Salah Satu Cara Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Cuti Bersama Natal Dihapus, Puan: Belajar dari Lebaran Kemarin

Cuti Bersama Natal Dihapus, Puan: Belajar dari Lebaran Kemarin

Nasional
Terima 1,2 Juta Dosis Vaksin Sinovac dari China, Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19

Terima 1,2 Juta Dosis Vaksin Sinovac dari China, Pemerintah Jamin Ketersediaan Vaksin Covid-19

Nasional
Geledah Sejumlah Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Sejumlah Lokasi di Probolinggo, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.