Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Panglima Terpilih, Hadi Tjahjanto Pastikan Netralitas TNI

Kompas.com - 08/12/2017, 06:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima terpilih TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, memastikan netralitas TNI jelang tahun pemilu.

Pada tahun 2018, akan ada Pilkada Serentak, serta Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019.

Isu netralitas TNI menjadi salah satu yang disinggung pada proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), Rabu (6/12/2017).

"Netral kan. Netral. Caranya adalah, kita memperkuat jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional," kata Hadi, seusai menghadiri rapat paripurna pengesahan hasil fit and proper test calon Panglima TNI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Marsekal Hadi Tjahjanto saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPRKOMPAS.com/Nabilla Tashandra Marsekal Hadi Tjahjanto saat menjalani fit and proper test di Komisi I DPR
Hadi juga menyinggung ketentuan dalam sejumlah pasal pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yakni larangan bagi TNI untuk berpolitik praktis.

Baca: Harapan untuk Marsekal Hadi, Hapus Kekerasan Militer terhadap Warga Sipil

Adapun, dalam bab penjelasan UU tersebut, dijelaskan bahwa politik praktis yang dimaksud dalam arti TNI hanya mengikuti politik negara dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

"Di sana disebutkan bahwa TNI tidak berpolitik praktis dan mengikuti kebijakan politik negara," ujar Hadi.

Plong

Lebih jauh, Hadi mengungkapkan kelegaannya setelah proses fit and proper test di DPR selesai. Hasil tersebut telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan pada forum rapat paripurna.

Baca: DPR Sahkan Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

"Perasaan saya ya sudah plong karena beban yang diberikan kepada saya, pertanggungjawaban kepada saya untuk menjalani fit and proper test sudah selesai tinggal hasilnya nanti," kata Hadi.

Komisi I DPR memutuskan untuk menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI mengantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Keputusan itu diambil setelah Komisi I DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai, Hadi adalah sosok yang sanggup memimpin TNI mengantikan Jenderal Gatot yang akan memasuki masa pensiun pada April 2018.

Kompas TV Marsekal Hadi Tjahjanto mengundang anggota Komisi I DPR untuk sarapan.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com