Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton Bantah Pansus Barter Masa Jabatan Arief Hidayat dengan Putusan MK

Kompas.com - 07/12/2017, 16:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu membantah ada barter perpanjangan masa jabatan Arief Hidayat selaku hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan MK terkait hak angket.

Masinton membenarkan adanya pertemuan antara Komisi III DPR yang sebagian besar anggota Pansus Angket KPK dengan Arief di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta.

Namun, Masinton mengaku pertemuan tersebut hanya untuk menanyakan kesediaan Arief diperpanjang masa jabatannya.

"Ya cuma menanayakan itu, beliau masih mencalonkan (sebagai hakim MK) lagi enggak? Ya beliau bilang mencalonkan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

"Ya begitu, ya sudah itu saja. Enggak ada lobi, deal apa-apa. Enggak ada itu," ujar dia.

(Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Ketua MK Arief Hidayat ke Dewan Etik)

Ia menambahkan, saat itu Komisi III tengah menggelar rapat internal dan berinisiatif untuk mengundang Arief untuk menanyakan kesediaan sekaligus menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan.

Masinton membantah bila dalam pertemuan tersebut dibahas putusan terkait keabsahan hak angket terhadap KPK.

Ketua MK Arief Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Ketua MK Arief Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017)
Menurut dia, tak ada aturan yang melarang DPR bertemu dengan hakim konstitusi yang akan diseleksi.

"Kan enggak ada aturannya juga itu. Kan kami yang mengundang. Itu kan lobiitu sifatnya apa ya, sebenarnya bukan lobi sih menurut aku sih. Yang proaktif mengundang itu kan Komisi III. Teman Komisi III (yang mengundang), bukan Pak Arief.

(Baca juga: Aroma Pansus Angket dalam Uji Kepatutan Ketua MK Arief Hidayat)

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa membenarkan uji kelayakan dan kepatutan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi Arief Hidayat terkait lobi Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya pastinya begitulah," kata Desmond di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Sebab diketahui, Arief saat ini tengah menyidangkan uji materi terkait keabsahan Hak Angket KPK, di mana pansus beranggotakan anggota Komisi III.

Desmond menilai uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan tadi terkesan memaksa. Padahal fraksinya telah meminta supaya dilakukan secara terbuka dan calonnya tidak tunggal.

Kompas TV Komisi III DPR siang tadi selesai menggelar uji kelayakan dan kepatutan hakim konstitusi Arief Hidayat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com