Pengacara Singgung Putusan Praperadilan yang Gugurkan Status Tersangka Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana, membacakan sejumlah petitum yang diajukan dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan tersangka kliennya.

Ia menyinggung putusan praperadilan pertama yang mereka ajukan pada akhir September 2017.

Dalam putusannya, hakim tunggal praperadilan Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan Ketua DPR itu.

"Menyatakan penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah dan memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan dengan Sprindik yang dikeluarkan tanggal 17 Juli 2017," ujar Ketut, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

Kompas.com/Robertus Belarminus Pihak kuasa hukum Setya Novanto dalam sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto melawan KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).

Baca: Hakim Kasus Novanto Sebut Praperadilan Gugur Setelah Dakwaan Dibacakan

Pada 10 November 2017, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka.

Ketut menganggap, penetapan tersebut menentang putusan hakim tunggal praperadilan sebelumnya. Menurut dia, penetapan tersangka Novanto tidak sah dan tidak berdasar hukum karena sudah ada putusan berkekuatan hukum sebelumnya.

"Karena yang jadi dasar penetapan tersangka adalah objek yang sama, subjek yamg sama, proses yang sama, barang bukti yang sama, dan sangkaan pidana yang sama pula," kata Ketut.

Selebihnya, poin-poin gugatan Novanto dalam sidang praperadilan kali ini sama dengan permohonan dalam praperadilan sebelumnya.

Baca juga: Satu Troli Berkas Perkara Setya Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Novanto masih menganggap KPK menetapkan tersangka tanpa terlebih dulu melakukan penyidikan.

Ketut mengatakan, penyidikan dilakukan untuk mencari peristiwa pidana dan mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka.

Jika penetapan tersangka dilakukan sebelum proses penyidikan, kata dia, maka KPK tak memiliki dua alat bukti yang cukup.untuk menjerat kliennya.

"Penetapan tersangka tersebut menyalahi ketentuan KUHAP dan UU KPK sehingga seharusnya batal demi hukum," kata Ketut.

Ketut juga membantah tuduhan KPK bahwa Novanto melakukan pidana korupsi bersama-sama tersangka lain, yakni dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, pengusaha Andi Narogong, dan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.