Meski Berkas Sudah Limpah ke Pengadilan, Praperadilan Setya Novanto Dilanjutkan - Kompas.com

Meski Berkas Sudah Limpah ke Pengadilan, Praperadilan Setya Novanto Dilanjutkan

Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Kompas.com - 07/12/2017, 10:10 WIB
Ketua DPR Setya Novanto saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi NarogongKOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Ketua DPR Setya Novanto saat bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal praperadilan Kusno melanjutkan sidang praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif DPR RI Setya Novanto. Sidang tetap digelar meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara Novanto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Saat membuka sidang, hakim tidak menyinggung soal pelimpahan berkas Novanto yang sudah dinyatakan lengkap.

"Karena semua pihak sudah hadir, kami persilakan pemohon membacakan permohonannya," ujar hakim Kusno di PN Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2017).

Kemudian, Ketut Mulya selaku kuasa hukum Novanto membacakan petitum permohonan.

Berkas perkara tersebut selesai disusun atau dinyatakan lengkap (P-21) kurang dari satu bulan setelah KPK menetapkan kembali Novanto menjadi tersangka pada 10 November 2017.

Baca juga : Akankah Setya Novanto Kembali Lolos dari Jerat KPK?

KPK telah melakukan pelimpahan tahap dua dengan menyerahkan tersangka dan berkas dari penyidikan ke penuntutan. Dengan pelimpahan berkas, kasus ini akan segera disidangkan.

Sebelumnya, pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan, praperadilan yang diajukan kliennya baru akan gugur apabila dakwaan sudah dibacakan di pengadilan. Sementara itu, KPK baru melimpahkan berkas ke pengadilan, namun belum disusun dakwaannya.

"Jadi, praperadilan itu kan tetap jalan, proses dari sini (KPK) juga kan silakan jalan. Dalam hal ini, kami kembalikan ke KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa praperadilan itu akan gugur apabila sudah dibacakan dakwaan," kata Fredrich.

Aturan soal gugurnya proses praperadilan yang diajukan terdakwa diatur dalam Pasal 82 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili.

Baca juga : KPK Pastikan Hadir di Sidang Praperadilan Setya Novanto Hari Ini

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika sidang perdana pokok perkara terdakwa digelar di pengadilan.

Penegasan makna dalam pasal tersebut merupakan putusan atas gugatan uji materi yang diajukan oleh Bupati nonaktif Morotai, Rusli Sibua.

"Mahkamah perlu memberikan penafsiran yang menegaskan mengenai batas waktu yang dimaksud pada norma a quo (yang diuji), yaitu 'permintaan praperadilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan'," seperti dikutip dari risalah sidang yang digelar di MK, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Dengan demikian, permohonan praperadilan tidak dianggap gugur saat berkas perkara pokok itu dilimpahkan atau baru tahap registrasi di pengadilan.

Baca juga : Satu Troli Berkas Perkara Setya Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Novanto mengajukan gugatan praperadilan pada 15 November 2017 lalu, pasca ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus e-KTP.

Praperadilan ini merupakan kali kedua untuk Novanto. Ia pernah berhadapan dengan KPK di praperadilan sebelumnya dan memenangkan gugatan itu. Status tersangkanya dibatalkan.

KPK kemudian kembali menetapkan Novanto menjadi tersangka pada kasus yang sama.

Dalam kasus e-KTP, KPK menduga Novanto bersama sejumlah pihak menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Bersama sejumlah pihak tersebut, Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun, dari nilai paket Rp 5,9 triliun.

Kompas TV Sangat mendesakkah Munaslub Partai Golkar untuk mengganti Setya Novanto dari jabatan ketua umum?

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisAmbaranie Nadia Kemala Movanita
EditorSabrina Asril
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM