Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Kepala Daerah Harus Tegas terhadap Ormas Anti-Pancasila

Kompas.com - 06/12/2017, 12:30 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh kepala daerah harus memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk berkumpul dan masyarakat dengan membentuk partai politik atau ormas.

Akan tetapi, pemerintah daerah juga harus tegas terhadap ormas yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

"Kepala daerah tidak boleh menghalangi masyarakat untuk berserikat. Ormas keagamaan mau dakwah silakan, sampai geng motor juga harus diakomodasi. Tetapi kalau ada yang ingin mengubah ideologi negara, ini yang harus dicermati. Pemerintah harus tegas," ujar Tjahjo, saat memberikan pembekalan 'Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017', di Aula BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2017).

Baca: Try Sutrisno: Kalau Anti-Pancasila, Jangan Hidup di Indonesia

Tjahjo mengatakan, sesuai ketentuan UU Ormas, setiap ormas dilarang memiliki paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Paham yang dilarang oleh pemerintah yakni ateisme, marxisme, leninisme, dan paham radikalisme lainnya yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

Pemerintah daerah, kata Tjahjo, harus tegas dan memiliki wewenang untuk membubarkan ormas anti-Pancasila.

"Ajaran ateisme, marxisme dan leninisme harus disikat jangan diberi napas di daerah. Kalau ada ormas yang ingin mengubah ideologi kita, itu juga harus kita ingatkan dan kita bubarkan organisasinya," kata Tjahjo.

Baca juga: Perppu Ormas Disahkan, Jokowi Nilai Banyak yang Dukung Jaga Pancasila

Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan bahwa ormas berbasis keagamaan memiliki kebebasan untuk melakukan dakwah.

Namun, ormas berbasis keagamaan tidak boleh memiliki agenda yang bertentangan dengan tujuan penerintah dan dasar negara, seperti yang terjadi pada kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Dakwah silakan tapi kalau ada agenda melawan pemerintahan yang sah ya dibubarkan. Termasuk ormas yang baru dibubarkan (HTI), bukan karena dakwahnya," kata Tjahjo.

Kompas TV Pasca pengrusakan posko ormas di perumahan bilabong, Bogor, massa yang diduga dari kelompok orams menggelar penyisiran.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polisi 4 Negara Kerjasama Demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi 4 Negara Kerjasama Demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com