Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/07/2017, 21:35 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mendukung upaya "bersih-bersih kampus" yang dilakukan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir dari unsur-unsur radikal.

"Kita melihat ada berbagai gerakan, dan direspons oleh Menristekdikti," kata Khofifah saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Keserasian Sosial Tahun 2017, di Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Khofifah mengatakan, setelah 72 tahun kini Pancasila mengalami dinamika. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk mengingatkan kembali nilai-nilai Pancasila.

"Tugas kita membangun kembali. Indonesia itu beragam. Dan keberagaman itu diikatnya dengan Pancasila," kata Khofifah.

(Baca: Menristekdikti Beri Pilihan kepada Dosen dan Pegawai PTN Anggota HTI)

Mengutip berbagai survei, Khofifah melihat saat ini banyak sekali warga masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan yang lain. Beberapa survei dia sebutkan dari SMRC, Setara Institute, dan bahkan Kementerian Agama.

"Ada angka-angka yang cukup mengkhawatirkan, 9,2 persen dari responden yang diteliti, bisa memberikan permakluman pergantian Pancasila menjadi khilafah," sesalnya.

Jika dihitung dari populasi penduduk Indonesia saat ini, maka angka dalam survei itu hasilnya melebihi jumlah penduduk Malaysia. Atas dasar itu, Khofifah pun mengatakan penting sekali kembali mengingatkan masyarakat akan ideologi dan nilai-nilai Pancasila.

"Kayak begini kalau tidak kembali kita ingatkan, tidak kita sirami akan kering. Ibarat tanaman, jiwa merah-putih itu harus kita sirami agar tetap terjaga dan tumbuh," pungkasnya.

Kompas TV Mensos Sidak ke Gudang Bulog di Cirebon
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Kasus Korupsi APD Covid-19, Wakil Ketua MPR Tak Penuhi Panggilan KPK karena Sedang Umrah

Nasional
Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com