Menjaga Marwah Transparansi KPU

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (27/11/2017), memperbaharui kesepakatan bersama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Lemsaneg yang akan berubah menjadi Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dalam kesepakatan dengan KKP melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang "Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagai Sarana Pengamanan Pertukaran Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan."

Seperti yang ada dalam laman kkp.go.id, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama tersebut meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik dalam pengamanan pertukaran data dan informasi pada layanan pemerintah.

Selain itu, pemanfaatan sertifikat elektronik untuk menjamin autentikasi dan keaslian data serta nir-penyangkalan dalam transaksi elektronik, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna menunjang terlaksananya pemanfaatan sertifikat elektronik.

Perjanjian kerja sama Lemsaneg dengan KKP ini mengingatkan hal serupa dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pada tahapan Pemilu 2014, KPU akan melakukan kerja sama dengan Lemsaneg. Kerja sama tersebut untuk meningkatkan kualitas pemilu dengan menggunakan sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

Berbeda dari KKP, kerja sama KPU dengan Lemsaneg dibatalkan karena menimbulkan pro dan kontra. KPU memenuhi tuntutan banyak pihak dengan membatalkan kerja sama tersebut, terkait dengan pengamanan data Pemilu 2014.

Meski kerja sama tersebut batal, KPU terus mengembangkan sistem informasi. Ada Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) yang dirintis sejak akhir 2012.

Kemudian, Sistem Informasi Hasil Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Logistik (Silog), dan Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil). Selanjutnya, Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Publikasi sistem informasi yang dikembangkan KPU ini membuahkan sejumlah penghargaan. Antara lain, diberikan oleh Lembaga Partnership for Governance Reform (Kemitraan) kepada KPU atas kinerja terkait transparansi dan akuntabilitas data Pemilu 2014.