Menjaga Marwah Transparansi KPU

Kompas.com - 30/11/2017, 07:58 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) didampingi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) menjelaskan tata cara penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada wartawan di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (6/10/2017). KPU menyebut hingga hari keempat pendaftaran pemilu 2018, sudah ada 30 partai politik yang menginput data kepengurusan dan keanggotaan ke dalam Sipol. KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) didampingi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) menjelaskan tata cara penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada wartawan di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (6/10/2017). KPU menyebut hingga hari keempat pendaftaran pemilu 2018, sudah ada 30 partai politik yang menginput data kepengurusan dan keanggotaan ke dalam Sipol.
EditorLaksono Hari Wiwoho

Survei Poltracking Indonesia, November 2017, kembali menempatkan KPU di urutan ke empat hasil evaluasi lembaga negara dan institusi demokrasi.

Sebanyak 63 persen responden yang disurvei Poltracking Indonesia menjawab percaya terhadap KPU.

Adapun yang puas terhadap kinerja KPU sebanyak 54 persen. Urutan pertama Tentara Nasional Indonesia, kedua Presiden, dan ketiga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk KPU, hasil survei Poltracking Indonesia tidak jauh berbeda dari presentasi pada Mei 2015. Kepuasan publik akan kinerja institusi demokrasi ini berada di atas lembaga lainnya. Dengan demikian, KPU tetap mempertahankan kinerjanya.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPU provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia di Surabaya, Senin (27-30/11/2017), Ketua KPU RI Arief Budiman kembali menekankan pentingnya transparansi dengan memanfaatkan sistem informasi. Seperti halnya dengan Sipol untuk Pemilu 2019.

Sipol ini bermanfaat untuk memastikan semua kepengurusan parpol valid dari pusat hingga kepengurusan dan keanggotaannya. KPU harus memastikan tidak ada kegandaan dan data palsu.

Sipol merupakan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja parpol dan penyelenggara pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sistem ini akan menunjang selama proses pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.

Sipol akan berjalan efektif bila pengurus parpol yang diberi tugas untuk menjalankan sistem tersebut berperan aktif.

Dengan Sipol, pengurus partai dapat memanfaatkan sarana ini untuk menjaga dan merawat data kepengurusan, serta keanggotaan parpol secara berkelanjutan.

Terpenting, berbagai sistem informasi yang sudah dan sedang dikembangkan KPU, bukan hanya sekadar mempublikasikan data yang ada.

Kinerja dan integritas setiap tahapan ini untuk menjaga marwah transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Nasional
TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

Nasional
Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

Nasional
Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Nasional
Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.