Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Lantik Tiga Kapolda dan Perwira Tinggi Polri

Kompas.com - 29/11/2017, 10:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melantik enam perwira tinggi Polri setelah melakukan rotasi sejumlah posisi.

Tiga di antaranya merupakan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor KEP/1163/X/2017.

Tito selaku inspektur upacara membacakan sumpah yang diikuti oleh perwira yang dilantik.

"Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab," ujar Tito yang diikuti perwira tinggi yang dilantik di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Kapolri melantik Irjen Didid Widjanardi menjadi Kapolda Kepulauan Riau.

Didid menggantikan Irjen Sam Budigusdian yang dimutasi menjadi perwira tinggi SSDM Polri penugasan pada Lemhanas RI.

Irjen Umar Septono dilantik menjadi Kapolda Sulawesi Selatan menggantikan Irjen Muktiono yang dimutasi menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri. Posisi tersebut sebelumnya dijabat oleh Irjen Iza Fadri.

Kemudian, Brigjen Didi Haryono menggantikan Irjen Erwin Triwanto dilantik menjadi Kapolda Kalimantan Barat.

Erwin dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Akpol Lemdiklat Polri. Sementara Didi sebelumnya merupakan Wakil Kepala Polda Riau.

Selain itu, Kombes Indro Wiyono juga dilantik menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri.

Ia menggantikan Brigjen Sistersins Mamadoa yang dimutasi menjadi analis kebijakan utama di Bareskrim Polri.

Terakhir, Kapolri melantik Kombes Pol Yudi Amsyah menjadi Kepala Pelayanan Masyarakat Polri yang menggantikan Kombes Pol Budi Widjanarko.

Kompas TV Irjen M. Iriawan memimpin evakuasi lanjutan di Papua.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

INA Digital Bakal Akomodasi Program Makan Siang Gratis Prabowo

Nasional
PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

PAN Tak Gentar jika PDI-P Usung Ahok di Pilgub Sumut

Nasional
PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Gugatan Praperadilan Sekjen DPR

Nasional
Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Jadi Saksi TPPU SYL, Bos Maktour: Saya Pelayan Allah, Wajib Layani Siapa Pun yang Datang

Nasional
Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Jokowi Panggil Nadiem Makarim ke Istana, Bahas UKT Mahal

Nasional
INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

INA Digital Mulai Operasi September 2024, Prioritaskan 9 Layanan

Nasional
Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com