Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ketum Baru Golkar Harus Bersih, Tak Punya 'Track Record' Korupsi"

Kompas.com - 28/11/2017, 07:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Partai Golkar harus segera memilih pemimpin baru setelah Setya Novanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, ketua umum baru Golkar harus memiliki rekam jejak yang bersih.

"Figur yang harus tampil adalah figur yang betul-betul punya integritas, bersih, tidak punya track record korupsi," kata Agus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2017).

Baca juga: Nurdin Halid Harap Novanto Legawa Lepas Jabatan Ketum Golkar

Selain itu, Agus juga berharap ketua umum baru Golkar memiliki ide dan gagasan untuk kemajuan partai.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Agus Gumiwang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Agus Gumiwang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Sosok tersebut harus menjadi titik temu berbagai kepentingan atau faksi dalam Partai Golkar.

Agus menilai, Koordinator bidang Ekonomi DPP Partai Airlangga Hartarto adalah figur yang yang tepat mewakili kriteria tersebut.

Menteri Perindustrian itu dianggap mampu menjadi nahkoda baru Partai Golkar karena memiliki kapasitas dan akseptabilitas yang tinggi, baik di dalam partai maupun di luar Golkar.

Baca juga: Nurdin: Munaslub Golkar Tetap Digelar jika Novanto Menang Praperadilan

"Saya percaya, untuk menjadikan Partai Golkar yang memperjuangkan kepentingan rakyat, dan dalam rangka mewujudkan perubahan dalam tubuh partai, maka Golkar perlu memberi mandat kepada orang seperti Airlangga Hartarto untuk memimpin Partai Golkar ke depan" ujar Agus.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR ini mendorong elit dan kader Golkar harus lebih peka dan sensitif terhadap situasi yang berkembang di masyarakat.

Kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto dinilai sudah sampai pada tahap yang sangat membahayakan untuk masa depan partai Golkar.

Oleh karena itu, Golkar harus segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih pemimpin baru pengganti Novanto.

"Kita sudah harus bergerak untuk menyelamatkan partai karena suara rakyat menghendaki perubahan di dalam tubuh Golkar", ujar Agus.

Kompas TV Sebagian besar saksi adalah politisi, anggota DPR dan pengurus Golkar.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com