Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Golkar Nilai Elektabilitas Turun sebagai Suara Batin Publik

Kompas.com - 27/11/2017, 18:19 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menilai, turunnya elektabilitas partainya berdasarkan survei Poltracking merupakan refleksi dari pandangan masyakat terhadap partai berlambang beringin itu.

"Hasil survei itu bisa masuk kategori suara kebatinan dari publik," kata Maman, saat ditemui usai pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Hasil survei Poltracking sebelumnya menyatakan, posisi Partai Golkar disalip oleh Partai Gerindra, sementara PDI Perjuangan di urutan pertama. PDI-P mengantongi 23,4 persen, Partai Gerindra mengantongi elektabilitas sebesar 13,6 persen, sementara Partai Golkar 10,9 persen.

Salah satu faktor yang menyebabkan suara Partai Golkar turun adalah karena dinamika internal. Dinamika itu terkait polemik kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca juga: Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak)

Maman mengatakan, hasil survei itu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil langkah dan keputusan bagi Partai Golkar ke depan.

"Namun, yang terpenting bagi kami adalah, apa pun langkah yang kami ambil itu harus kami sesuaikan dengan aturan main dan konstitusi partai," ujar Maman.

Soal kemungkinan akan menggelar munaslub untuk memilih pengganti Novanto, Maman menilai bahwa hal seperti itu tidak perlu diributkan.

"Pada saatnya nanti kalau itu hal yang memang baik dan itu penting, pasti Golkar akan mengambil langkah-langkah. Yang terpenting hari ini bagi saya DPP Partai Golkar tidak ingin mengambil langkah keputusan yang tergesa-gesa," ujar Maman.

Maman mengatakan, Partai Golkar ingin menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu dengan kasus korupsi e-KTP yang menjerat novanto. Partai Golkar ingin menjadikan survei tersebut sebagai motivasi untuk segera mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan di Golkar saat ini.

(Baca juga: DPP Golkar Belum Terima Usulan 20 DPD untuk Gelar Munaslub )

Hasil survei ini, menurut dia, berpotensi untuk membuat Partai Golkar mengganti Novanto sebagai ketua umum.

"Saya rasa itu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk langkah-langkah ke depan. Kan keputusan pleno itu sudah ada lima poin itu, jadi itulah yang akan kami ikuti dulu," ujar Maman.

Kompas TV Pengurus DPP partai Golkar mengumpulkan DPD tingkat satu se-Indonesia untuk membahas desakan munas luar biasa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com