JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Maman Abdurrahman menilai, turunnya elektabilitas partainya berdasarkan survei Poltracking merupakan refleksi dari pandangan masyakat terhadap partai berlambang beringin itu.
"Hasil survei itu bisa masuk kategori suara kebatinan dari publik," kata Maman, saat ditemui usai pemeriksaan sebagai saksi di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/11/2017).
Hasil survei Poltracking sebelumnya menyatakan, posisi Partai Golkar disalip oleh Partai Gerindra, sementara PDI Perjuangan di urutan pertama. PDI-P mengantongi 23,4 persen, Partai Gerindra mengantongi elektabilitas sebesar 13,6 persen, sementara Partai Golkar 10,9 persen.
Salah satu faktor yang menyebabkan suara Partai Golkar turun adalah karena dinamika internal. Dinamika itu terkait polemik kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang terjerat kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi.
(Baca juga: Banyak Faksi, Golkar Disarankan Gelar Munaslub untuk Redam Gejolak)
Maman mengatakan, hasil survei itu akan menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil langkah dan keputusan bagi Partai Golkar ke depan.
"Namun, yang terpenting bagi kami adalah, apa pun langkah yang kami ambil itu harus kami sesuaikan dengan aturan main dan konstitusi partai," ujar Maman.
Soal kemungkinan akan menggelar munaslub untuk memilih pengganti Novanto, Maman menilai bahwa hal seperti itu tidak perlu diributkan.
"Pada saatnya nanti kalau itu hal yang memang baik dan itu penting, pasti Golkar akan mengambil langkah-langkah. Yang terpenting hari ini bagi saya DPP Partai Golkar tidak ingin mengambil langkah keputusan yang tergesa-gesa," ujar Maman.
Maman mengatakan, Partai Golkar ingin menjalankan aktivitasnya tanpa terganggu dengan kasus korupsi e-KTP yang menjerat novanto. Partai Golkar ingin menjadikan survei tersebut sebagai motivasi untuk segera mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan di Golkar saat ini.
(Baca juga: DPP Golkar Belum Terima Usulan 20 DPD untuk Gelar Munaslub )
Hasil survei ini, menurut dia, berpotensi untuk membuat Partai Golkar mengganti Novanto sebagai ketua umum.
"Saya rasa itu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk langkah-langkah ke depan. Kan keputusan pleno itu sudah ada lima poin itu, jadi itulah yang akan kami ikuti dulu," ujar Maman.