Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Rakernas Januari, PDI-P Akan Bahas Pencapresan Jokowi

Kompas.com - 26/11/2017, 19:11 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan menggelar Rapat Kerja Nasional pada 10 hingga 12 Januari 2018.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menuturkan, pencalonan Joko Widodo pada Pemilu 2019 akan turut dibahas pada kesempatan tersebut.

Adapun PDI-P hingga kini belum mendeklarasikan apakah akan kembali mendukung Jokowi pada 2019.

Namun, beberapa partai lain telah terlebih dahulu mendeklarasikan. Di antaranya Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasdem.

"Kami mau adakan rakernas 10-12 Januari. Di situ kami akan bahas. Yang jelas proses demokrasi di PDI-P, memberikan mandat dari kongres kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dalam momentum yang tepat mengumumkan siapa capres dan cawapres," ujar Hasto seusai menghadiri rilis survei Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika menerima kunjungan persahabatan Prof. Dr. Jurgen Morlok, Chairman of the Board of Trustee Friedrich Naumann Foundation di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (30/10/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto ketika menerima kunjungan persahabatan Prof. Dr. Jurgen Morlok, Chairman of the Board of Trustee Friedrich Naumann Foundation di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (30/10/2017).
Hasto menambahkan, partainya selama ini memiliki tradisi untuk mendukung kembali petahana yang berprestasi dan mendapatkan apresiasi dari rakyat untuk menjabat dua periode.

Dalam hal ini, PDI-P ingin memperkuat Jokowi di mata masyarakat dengan menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk masyarakat dan memastikan dukungan pada Jokowi kuat di parlemen.

"Karena konfigurasi politik nanti akan semakin menuju di dalam sistem politik yang ideal, bagaimana sistem presidensial itu tidak hanya kuat dukungan rakyat, tapi juga dukungan di parlemen, sehingga efektivitas pemerintahan bisa berjalan dengan baik," kata dia.

(Baca juga : Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar)

Adapun berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia pada 8-15 November 2017, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencapai 67,9 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyampaikan, angka kepuasan tersebut terbilang tinggi karena melebihi 60 persen.

Secara spesifik, masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi mencapai 68 persen, sedangkan yang puas dengan kinerja Kalla mencapai 64,8 persen.

(Baca juga : 10 Capres dengan Elektabilitas Tertinggi Menurut Survei PolMark)

Pembangunan infrastruktur (69 persen), pelayanan kesehatan yang terjangkau (65 persen) dan pendidikan yang terjangkau (62 persen) merupakan masalah yang dinilai masyarakat paling berhasil ditangani Jokowi-Kalla.

Sedangkan persoalan pokok yang dihadapi masyarakat adalah soal harga kebutuhan pokok yang dianggap masih mahal (44,9 persen) dan susah mencari lapangan kerja (22,1 persen).

Survei dilakukan terhadap 2.400 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi selama 8 hingga 15 November 2017.

Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage and sampling dengan margin of error +/- 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Nama Agus Harimuti Yudhoyono termasuk nama teratas dalam figur calon wakil presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com