Kompas.com - 23/11/2017, 12:15 WIB
Warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi dari Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIT.  Humas Polda PapuaWarga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata dievakuasi dari Kampung Kimberly, Kampung Banti, menuju Tembagapura, dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri pada Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIT.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat teroris dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya berpendapat, pelaku penembakan dan penyanderaan warga di Papua tidak bisa dilabeli sekadar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Alasannya, karena ada dimensi politis dari gerakan mereka," ujar Harits kepada Kompas.com Kamis (23/11/2017).

Dimensi politis yang dimaksud terlihat dari tiga tuntutan mereka seperti yang diungkapkan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pertama, bubarkan Freeport. Kedua, militer Indonesia harus ditarik keluar dari Papua dan diganti dengan pasukan Keamanan PBB. Ketiga, Pemerintah Indonesia harus menyetujui pemilihan bebas atau referendum. Artinya rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Malam Akrab Musyawarah Nasional Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017) malam. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Malam Akrab Musyawarah Nasional Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017) malam.

 

(Baca juga : Ini 3 Tuntutan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di Papua)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kelompok kriminal bersenjata, lanjut Harits, melakukan kegiatannya untuk ekonomi semata, tidak dibumbui dengan unsur politik.

"Kalau kriminal tentulah enggak berbeda jauh dengan kriminal lainnya di berbagai tempat. Sementara, mereka terorganisir, punya jaringan dalam dan luar negeri, punya agenda politik dari aksi-aksi kriminal mereka," ujar Harits.

Dari tuntutan, lanjut Harits, mereka diindikasikan merupakan kelompok yang disokong beragam komponen.

(Baca juga : Panglima TNI: Operasi Pembebasan Warga Papua Sesuai Hukum dan HAM)

 

"Ada orang lokal Papua yang oportunis dengan kepentingan politiknya. Orang-orang semacam ini banyak juga yang tinggal di luar negeri dan yang kedua adalah pihak asing juga perlu diwaspadai," ujar Harits.

Keberadaan asing ikut bermain, lanjut Harits, terbaca dari setiap gejolak di Papua diikuti dengan suara dari beberapa negara. Mereka mendorong bahkan memberi tekanan yang target utamanya adalah lepasnya Papua dari Indonesia.

"Jadi KKB adalah sejatinya OPM yang punya visi politik dan melakukan beragam perlawanan dan asing ikut bermain didalamnya," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Nasional
Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Nasional
Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Nasional
KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Nasional
Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

Nasional
Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Nasional
Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Komnas HAM: Kehadiran Presiden Jokowi Makin Ditunggu untuk Selesaikan Masalah TWK di KPK

Nasional
Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Banyak Hambatan, Koordinasi Pemerintah soal Program Khusus Lansia Dinilai Kurang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.