Kompas.com - 22/11/2017, 18:42 WIB
Tersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGTersangka kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai menjalani pemeriksaan di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017). Kedatangan Setya Novanto ke KPK untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus tidak heran dengan manuver Setya Novanto yang menolak diganti dari Pimpinan DPR maupun Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut Lucius, Novanto sudah terbiasa hidup dalam nikmat kekuasaan. Hal ini membuatnya melakukan berbagai cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya itu.

"Setya Novanto nampaknya sulit menerima kegetiran hidup tanpa kekuasaan dalam tempo yang sangat singkat," kata Lucius, melalui keterangan tertulis, Rabu (22/11/2017).

Baca: Tifatul Sembiring Berpendapat Gara-gara Novanto, DPR Jadi Tercoreng

Lucius mengatakan, banyak kasus yang menunjukkan bagaimana seseorang yang terlihat demokratis sekalipun, pada akhirnya tergoda untuk mempertahankan kekuasaan tanpa batas waktu.

Peneliti Formappi Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Peneliti Formappi Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2017).
Semua itu dilakukan semata-mata karena kekuasaan memang memberikan kenikmatan. 

"Saya kira Setnov masuk dalam kategori penguasa atau pemimpin seperti ini. Keinginannya untuk tak diganti dari posisinya sebagai Ketua DPR dan Ketua Golkar walaupun faktanya dia sudah ditahan oleh KPK karena dugaan korupsi KTP-el, memperlihatkan bahwa Setnov memang menikmati indahnya kekuasaan bagi dirinya sendiri," ujar Lucius.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Surat Sakti Setya Novanto dari Balik Jeruji Besi...

Lucius menilai, tidak pantas jika permintaan Novanto dalam surat tersebut memengaruhi proses yang tengah berlangsung di DPR.

Ia meminta Mahkamah Kehormatan Dewan tetap bersidang dan memutuskan bahwa Novanto telah melanggar kode etik berat serta layak diberhentikan.

"DPR adalah milik seluruh rakyat. Dan karena milik seluruh rakyat, maka kekuasaan anggota dan bahkan hingga pimpinan DPR adalah kekuasaan yang sepenuhnya bergantung pada keinginan rakyat, bukan keinginan seorang Ketua DPR, apalagi seorang ketua sekaligus tahanan kasus dugaan korupsi," ucap Lucius.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: RI Catat 4.208.013 Kasus Covid-19 dan Kewaspadaan PTM Terbatas

UPDATE: RI Catat 4.208.013 Kasus Covid-19 dan Kewaspadaan PTM Terbatas

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Capai 3.032

Nasional
Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Kemenhub Siapkan Transportasi PON XX Papua, Kirim 428 Bus

Nasional
Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Indonesia Catat 2.945 Kasus Varian Delta

Nasional
Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Tembus 1.040 Kasus

Nasional
Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Dukcapil Sebut Masih Banyak Warga Usia 27-30 Tahun Belum Punya E-KTP

Nasional
[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

[POPULER NASIONAL] Demokrat Harap Sidang PTUN Tak Dilanjutkan | Mengenang Salim Kancil

Nasional
Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Robohnya Pohon Beringin di Jumat Kelabu

Nasional
Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.