Kata Fahri, KPK Terlalu Bergantung kepada Nazaruddin dalam Kasus E-KTP

Kompas.com - 22/11/2017, 15:07 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak percaya adanya kerugian negara Rp 2,3 triliun pada proyek KTP elektronik atau e-KTP seperti disebutkan oleh KPK.

Ia menilai, KPK terlalu mengandalkan apa yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terkait kasus korupsi e-KTP.

"Kalau KPK bergantung dari hasil audit (BPK dan BPKP) enggak ada masalah. Tetapi kalau KPK bergantung kepada mulutnya Nazarudin akhirnya banyak masalah," ujar Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Fahri yakin, angka kerugian Rp 2,3 triliun yang selalu disebut KPK bersumber dari Nazaruddin. Sementara, dalam kasus e-KTP, Nazaruddin tidak diproses oleh KPK.


Baca: Nazaruddin Siap Bantu KPK dalam Kasus yang Menjerat Setya Novanto

Ia menantang KPK untuk membuktikan adanya kerugian negara Rp 2,3 triliun dari proyek pengadaan e-KTP pada 2010.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/9/2017).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
"Ini kan sudah kelihatan petanya sekarang, Nazar adalah KPK dan KPK adalah Nazar, plus satu pihak yang saya enggak mau sebut," kata dia.

Nazaruddin sendiri menyatakan siap membantu KPK apabila keterangannya diperlukan dalam penyidikan terhadap tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

Nazaruddin siap menceritakan apa yang ia ketahui tentang keterlibatan Ketua DPR tersebut dalam proyek e-KTP.

"Saya siap bantu KPK dalam semua kasus yang saya tahu dan saya tidak mau tambah-tambahkan, tidak mau kurangi. Semuanya sudah saya ceritakan sama KPK. Saya selalu komitmen membantu KPK," ujar Nazaruddin, saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/11/2017).

Baca: Novanto Ditahan KPK, Apa Kata Muhammad Nazaruddin?

Ia menyebutkan, Setya Novanto maupun sejumlah anggota DPR lain ikut menerima aliran uang dalam proyek e-KTP telah disampaikan kepada KPK.

Keterangan itu disampaikannya dalam berita acara pemeriksaan sejak 2013.

Salah satunya, dalam BAP, Nazaruddin menyebut ada pemberian uang 500.000 dollar AS kepada Setya Novanto di ruang kerja Novanto di lantai 12 Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Selain itu, pembagian uang juga diberikan kepada ketua dan anggota Komisi II DPR serta Badan Anggaran DPR.

Kompas TV Partai Golkar menunjuk Idrus Marham untuk menjabat sebagai pelaksana tugas ketua umum partai Golkar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Nasional
Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Nasional
Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Nasional
Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Nasional
Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X