Pendukung dan Penentang Novanto Berdebat Keras di Rapat Pleno Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pleno DPP Partai Golkar masih berlangsung hingga Selasa (21/11/2017) sore.

Dalam rapat tertutup tersebut berkembang pula usulan untuk tetap mempertahankan Setya Novanto sebagai ketua umum partai meski kini Novanto berstatus tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Memang ada yang (mau) mempertahankan Novanto dan ada juga yang minta sudah waktunya Partai Golkar melakukan tindakan," kata Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang di sela rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Selasa.

(Baca juga : Surat Novanto Tunjuk Idrus Jadi Plt Ketum Golkar Dibacakan di Rapat Pleno)

Namun, Agus enggan merinci alasan yang diutarakan pihak-pihak yang masih ingin mempertahankan Novanto. Menurut dia, masing-masing memiliki alasannya sendiri.

KOMPAS.com/Ihsanuddin Rapat Pleno DPP Partai Golkar membahas pergantian Setya Novanto dari Ketua Umum dan Ketua DPR, Selasa (21/11/2017).

"Substansi detail mungkin saya tidak etis mengatakan. Tapi saya bisa mengatakan bahwa ada perdebatan keras antara yang mempertahankan dan tidak mempertahankan," ujarnya.

(Baca juga : Nurdin Halid: Hari Ini Kita Putuskan Tarik Novanto dari Ketua DPR)

Hal senada diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid selaku pimpinan rapat. Namun, ia menegaskan belum ada keputusan yang disepakati hingga jeda Shalat Ashar.

"Belum. Sekarang kami masih mendapatkan masukan," kata Nurdin.

Rapat dimulai pukul 13.30 WIB dan hingga pukul 17.30 WIB belum ada tanda-tanda selesai.

Selain menujuk Plt, muncul pula usulan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum definitif.

(Baca juga : Kisah Hidup Setya Novanto, dari Tukang Beras, Model, hingga Jadi Miliuner)

Sejumlah pimpinan DPP Golkar disebut menyuarakan Munaslub. DPP Golkar akan memutuskan apakah akan menujuk Plt atau menggelar Munaslub.

Setya Novanto ditahan di Rutan KPK pada Senin (20/11/2017) dini hari. Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut.