Kompas.com - 21/11/2017, 11:57 WIB
Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono (kedua dari kanan) saat ditemui sebelum memimpin rapat pleno ke-15 Dewan Pakar DPP Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono (kedua dari kanan) saat ditemui sebelum memimpin rapat pleno ke-15 Dewan Pakar DPP Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat pleno DPP Partai Golkar akan menentukan langkah penyelamatan partai menyusul ditahannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh KPK.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menuturkan, salah satu pertimbangannya adalah adanya delapan DPD Partai Golkar yang mengusulkan perlunya dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum definitif.

"Tindakan penyelamatan Partai Golkar itu ya harus diambil langkah organisasi secepatnya," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

(Baca juga : Generasi Muda Golkar: Jangan Tunjuk Orang Dekat Novanto Jadi Plt Ketum)

Menurut dia, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar sebetulnya tak secara eksplisit menyebutkan tentang penunjukan pelaksana tugas ketua umum.

Jika ketua umun berhalangan hadir dan bersifat tetap maka harus diadakan Munaslub.

Meskipun sistem dalam organisasi sebetulnya tetap berjalan karena tugas ketum bisa didelegasikan pada ketua harian atau sekjen sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(Baca juga : Kasus Setya Novanto, Pengurus Golkar DIY Sarankan Munaslub)

Maka dari itu, rapat pleno hari ini akan memutuskan apakah akan dilaksanakan Munaslub atau tidak.

"Pertama, setuju atau tidak soal Munaslub. Kalau setuju maka seharusnya secepatnya dilaksanakan Munaslub tanpa harus ada Plt. Tinggal nanti rapat pleno tunjuk siapa ketua penyelenggara dan dia yang akan menghantarkan ke Munaslub itu," ujar Ace.

Menurut dia, kebutuhan ada atau tidaknya pelaksana tugas tak menjadi keharusan.

Hal terpenting, kata dia, adalah menjaga soliditas partai agar persoalan perlu ada atau tidaknya pelaksana tugas ketua umum menjadi masalah bagi pembenahan Partai Golkar pascapenahanan Novanto.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.