Sekjen Golkar: Pergantian Pimpinan Tak Ubah Rekomendasi Calon di Pilkada 2018

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pergantian Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto takkan mengubah rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2018.

Hal itu dikatakan Idrus menanggapi isu bahwa pergantian pimpinan Golkar akan berimbas pada rekomendasi calon kepala daerah yang akan berubah.

"Itu keputusan lembaga, bukan perorangan. Maka perubahan pimpinan tidak mempengaruhi keputusan tentang calon yang sudah ditentukan sebelumnya," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Baca: Dewan Pakar Dukung Idrus Marham Jadi Plt Ketum Golkar Gantikan Novanto

Idrus menegaskan, rekomendasi calon kepala daerah merupakan keputusan politik Partai Golkar, bukan perorangan.

"Itu keputusan Partai Golkar sebagai lembaga politik dan bukan perorangan. Masalah yang dihadapi ketua umum tidak berpengaruh terhadap keputusan yang diambil sebelumya," kata dia.

Kompas.com/Robertus Belarminus Ketua DPR RI Setya Novanto tidak memakai kursi roda lagi setelah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (20/11/2017) dini hari.

Evaluasi rekomendasi calon kepala daerah

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menganggap bahwa rekomendasi calon kepala daerah dari partainya untuk Pilkada Serentak 2018 perlu dievaluasi.

Apalagi, setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto resmi ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, sejak Minggu malam (19/11/2017).  

KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi saat sesi foto di kantor redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Dedi Mulyadi digadang-gadang menjadi salah satu kandidat calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2018.

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan, jika Novanto diganti maka berpotensi terjadinya "gejolak" di daerah.

Baca: Idrus Marham Anggap Kasus Setya Novanto Bukan Kiamat bagi Golkar

Gejolak yang dimaksud tak lain soal kemungkinan berubahnya rekomendasi calon kepala daerah yang diusung atau didukung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2018.

Meski demikian, ada sisi positif yang bisa diambil oleh Golkar jika Novanto akhirnya diganti dari posisinya saat ini.

Positifnya, Partai Golkar dapat sekaligus menyeleksi ulang calon kepala daerah yang loyal kepada partai, dan bukan kepada perorangan.

Namun, ada juga dampak negatif dari hal tersebut yakni ancaman terhadap calon kepala daerah yang sebelumnya sudah diusung atau didukung Golkar.

Misalnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jawa Barat dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk Pilkada Jawa Timur.