Jika Golkar Copot Novanto, Rekomendasi Calon Kepala Daerah Dinilai Bisa Berubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan agar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diganti terus bergulir. Alasannya, tak lain karena status tersangka yang melekat pada Novanto dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan bahwa jika Novanto diganti maka berpotensi terjadinya "gejolak" di daerah.

Gejolak yang dimaksud Hendri tak lain adalah kemungkinan berubahnya rekomendasi calon kepala daerah yang diusung atau didukung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2018.

"Sebab bila kemudian Golkar memutuskan Munaslub dan Setnov diganti, kemungkinan ini bisa berimbas pada rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada 2018," ujar Hendri melalui pesan singkat, Jumat (17/11/2017).

(Baca juga: Penangkapan Novanto Semestinya Jadi Momentum DPR dan Golkar Berbenah)

Meski demikian, menurut Hendri, ada sisi positif yang bisa diambil oleh Golkar jika Novanto akhirnya diganti dari posisinya saat ini.

Positifnya, Partai Golkar dapat sekaligus menyeleksi ulang calon kepala daerah yang loyal kepada partai, dan bukan kepada perorangan.

"Calon kepala daerah yang loyal dan siap berjuang untuk Golkar pasti akan merapat ke kepengurusan baru, siapa pun ketuanya," kata Hendri.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio

Misalnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil untuk Pilkada Jawa Barat dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk Pilkada Jawa Timur.

"Jadi calon kepala daerah yang bukan kader asli Golkar mesti siap-siap angkut koper dari sekarang," tutur Hendri.

(Baca juga: DPD Golkar Jabar Akui Pasang Spanduk Dukungan Novanto ke Ridwan Kamil)

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menilai bahwa Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebaiknya segera diganti. Pernyataan Kalla ini diucapkan saat Novanto menghilang dan diburu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ya harus segera (diganti) kalau ketua menghilang. Kapten menghilang, masa tidak diganti kaptennya," kata Kalla di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut Kalla, pergantian pemimpin di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut wajib dilakukan demi kebaikan Partai Golkar pada masa depan.

(Baca: Novanto Menghilang, Jusuf Kalla Nilai Ketum Golkar Layak Diganti)

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham pun menganggap pernyataan politisi senior Partai Golkar itu sebagai saran bagi Golkar.

"Kami perhatikan sungguh-sungguh saran apa dari luar," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (16/11/2017).

Menurut Idrus, Partai Golkar memiliki sistem dan aturan partai. Sistem tersebut, kata dia, merekatkan semua ide dan gagasan yang ada.

Idrus menyampaikan, pihaknya sangat menghargai pendapat Kalla sebagai senior partai.

(Baca juga: JK Ingin Ketum Golkar Diganti, Ini Komentar Idrus Marham)