Surya Paloh Minta Novanto Hadapi Proses Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta Ketua DPR RI Setya Novanto agar taat hukum.

Apalagi saat ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui tengah mendatangi kediaman Novanto.

"Kalau memang sudah seharusnya dan sewajarnya itu tepat. Maka hadapilah," kata Paloh di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, (15/11/2017).

Menurut Paloh, ia bisa memahami keadaan Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Meski demikian, ia tetap mengimbau Novanto taat hukum.

"Bagaimana pun saya pikir tentu dia dalam keadaan prihatin dan susah hari ini. Ya harus sabar dan laksanakan prinsip-prinsip dasar hukum," kata Paloh.

(Baca juga : Golkar Tunggu Keterangan KPK soal Setya Novanto)

Rabu malam (15/11/2017), KPK menyambangi rumah Ketua DPR Setya Novanto, mereka tiba di kediaman Novanto pukul 21.40 WIB.

Petugas polisi tampak berjaga-jaga di depan pintu masuk rumah Novanto di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Petugas KPK sempat dilarang masuk ke dalam rumah Novanto, meski pada akhirnya diijinkan masuk juga.

Seharusnya hari ini, Rabu (15/11), Novanto diperiksa di KPK namun tidak datang. Dia memilih berada di gedung DPR untuk mengikuti rapat Paripurna.

(Baca juga : LIVE STREAMING: Laporan dari Kediaman Setya Novanto)

Seperti diketahui, KPK menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka pada Jumat (10/11/2017).

Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK.

Dalam kasus ini, Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Adapun sejumlah pihak itu antara lain Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, dan dua mantan Pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto.

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Pasal yang disangkakan terhadap Novanto adalah Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.