Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Protes Manuver Novanto, Generasi Muda Golkar Kirim Surat ke Jokowi

Kompas.com - 09/11/2017, 18:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) menyerahkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat diserahkan ke Kantor Menteri Sekretariat Negara dan diterima bagian Layanan Persuratan Kemensetneg, Jakarta, Kamis (9/11/2017). 

Ketua GMPG Ahmad Doli Kurnia mengatakan, surat terbuka tersebut disampaikan atas dasar ungkapan perasaan dan pandangan generasi muda Golkar terkait dengan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait penanganan mega korupsi KTP Elektronik.

"Menurut kami, kasus ini sudah melebar begitu luas dan sudah mengancam keberlangsungan pembangunan politik, demokrasi dan hukum kita," kata Doli, saat mengantar surat di Kantor Kemensetneg, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Presiden Joko Widodo di perayaan Hari Sumpah Pemuda di Istana Bogor, Sabru (28/10/2017)KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Presiden Joko Widodo di perayaan Hari Sumpah Pemuda di Istana Bogor, Sabru (28/10/2017)
Doli mengatakan, sebagai anak bangsa, pihaknya merasa perlu mengadu kepada Jokowi sebagai Presiden dan Kepala Negara untuk memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini.

Baca: Tak Hanya Agus dan Saut, Pengacara Novanto Juga Laporkan Dirdik dan Penyidik KPK ke Polisi

Sebab, selama ini, Jokowi memiliki program Nawacita yang mengampanyekan masalah pemberantasan korupsi.

Menurut Doli, kasus e-KTP sudah berkembang terlalu jauh, yang mengarah pada hal-hal yang tidak sehat.

Ia mencontohkan, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang sempat menjadi tersangka dalam kasus itu, sudah melakukan perlawanan yang agresif terhadap KPK.

Baca: Dilaporkan Pengacara Setya Novanto, Ini Kata Ketua KPK

"Bahkan terakhir kan kuasa hukumnya mengadukan Pimpinan KPK, yang menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat berlebihan dan bisa mengancam pembangunan hukum kita sebagai negara hukum," ujar Doli.

Ketua DPR Setya Novanto (kedua dari kanan) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi NarogongKOMPAS.com/Andreas Lukas Altobeli Ketua DPR Setya Novanto (kedua dari kanan) meninggalkan ruang persidangan usai bersaksi di persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Hari ini, Novanto hadir menjadi saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong

Doli juga mempertanyakan mengapa hanya dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang yang dilaporkan ke kepolisian. Sementara tiga pimpinan lainnya tidak.

"Mereka itu terlihat atau terkesan ingin mengadu domba, antar-lembaga penegak hukum," lanjut dia.

Oleh karena itu, Doli, yang dipecat Novanto dari Golkar ini, meminta Jokowi untuk melindungi Pimpinan KPK dari upaya kriminalisasi.

Baca: Kapolri Minta Penyidik Berhati-hati Tangani Kasus Dua Pimpinan KPK

Menurut dia, selama ini Jokowi kerap menyatakan tak mau ikut campur terkait masalah penegakan hukum. Namun, kali ini Jokowi diharapkan terlibat melawan pihak-pihak yang berupaya mengintervensi hukum.

"Justru sekarang ini mengantisipasi adanya kekuatan-kekutan untuk mengintervensi proses penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi terkait dengan e-KTP ini," kata dia.

Kompas TV Bareskrim Polri telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP atas nama Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com