Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat PKB Jateng Bocor, Isinya Pemenangan Cak Imin Jadi Cawapres 2019

Kompas.com - 31/10/2017, 18:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah belakangan ini bocor ke kalangan wartawan.

Isinya adalah instruksi kepada Dewan Pimpinan Cabang se-Jateng terkait pencalonan dan pemenangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2019.

Surat itu ditandangani oleh Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori dan Sekretariat DPW PKB Jateng Sukirman pada 26 Oktober 2017.

Di awal surat dijelaskan bahwa DPP PKB, DPW PKB Jateng dan pengurus DPC PKB se-Jateng telah melakukan rapat konsolidasi pada 25 Oktober 2017 di Hotel Pesona Semarang.

Agenda pokok konsolidasi itu adalah pencalonan dan pemenangan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres RI.

Surat tersebut lantas memuat tiga instruksi.

1. Menginstruksikan dan menugaskan kepada DPC PKB se-Jawa Tengah untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh DPP PKB terkait dengan Program Pencalonan dan Pemenangan Ketua Umum DPP PKB Bapak Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia.

2. Melakukan rapat koordinasi teknis serta pembagian tugas kepada Pengurus DPC PKB dan DPAC PKB di masing-masing daerah untuk menjalankan tugas DPP PKB sebagaimana poin 1 (satu).

3. Menugaskan kepada Fraksi PKB dan Anggota DPRD PKB untuk membantu memfasilitasi serta menyukseskan program dan tugas sebagaimana poin 1 (satu).

Surat tersebut turut ditembuskan ke DPP PKB di Jakarta.

(Baca juga: Ketimbang Gatot, Cak Imin Dinilai Lebih Pas Jadi Cawapres Jokowi)

Surat DPW PKB Jateng yang nyatakan pemenangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wapres pada Pemilu 2019.istimewa Surat DPW PKB Jateng yang nyatakan pemenangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wapres pada Pemilu 2019.
Bukan instruksi DPP

Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding membenarkan adanya surat tersebut. Namun, ia membantah bahwa surat itu terbit atas instruksi DPP.

"Ya saya sudah jawab itu tidak sepengetahuan dan tidak atas instruksi kita," kata Karding di Kantor DPP PKB, Selasa (31/10/2017).

Karding mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak DPW Jateng. Mereka sudah diberikan teguran atas terbitnya surat itu.

(Baca juga: Kelompok Pro-1 Deklarasi Pemimpin Zaman Now, Cak Imin-AHY)

Saat ditanya maksud menerbitkan surat itu, pihak DPW hanya menjawab bahwa mereka sangat menginginkan Cak Imin untuk turut berkompetisi pada Pilpres 2019.

"Di era terbuka seperti ini, ekspresi kecintaan mereka kepada ketumnya kadang seperti itu. Sudah kita minta tim. Ya namanya orang mencintai, gimana," ucap Karding.

Karding menegaskan, DPP PKB sampai saat ini belum memikirkan Pilpres 2019. Sebab, PKB masih fokus untuk mensukseskan program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Cak Imin juga, menurut Karding, tidak terlalu bereaksi atas permintaan para kadernya di akar rumput.

"Tapi dunia serba bebas repot ya. Kadang pengen ketumnya nyalon, macam-macam," ucap Karding.

Kompas TV Halal Bihalal Ketua Umum PKB
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com