Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Pro-1 Deklarasi Pemimpin Zaman Now, Cak Imin-AHY

Kompas.com - 29/10/2017, 17:34 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono didukung maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Deklarasi dukungan kepada Cak Imin-AHY untuk Pilpres 2019 tersebut digelar hari ini oleh kelompok Pro-1 (Pro-One) di Warung Daun, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2017).

Ketua Nasional Pro-1 Baihaqi Maisin menilai bahwa kerja pemerintahan Joko Widodo yang hanya fokus pada sektor infrastruktur telah mengorbankan kebutuhan sektor-sektor lain untuk berkembang.

Karenanya kata dia, harus segera ada evaluasi, baik, baik dari segi kebijakan, kelembagaan maupun personality kepemimpinan Jokowi.

"Maka untuk 2019-2024 kami memiliki aspirasi baru untuk calon pemimpin. Aspirasi ini merupakan harapan kami atas perubahan dan penyegaran kepemimpinan di republik ini," kata Baihaqi.

Menurut Baihaqi, pihaknya menaruh harapan besar pada tokoh muda yang akan memimpin Indonesia. Alasannya, tokoh muda penuh energi, semangat dan berani melakukan terobosan hal-hal baru.

"Muda dalam usia, namun panjang dalam pengalaman. Sosok itu ada di Cak Imin dan AHY," ujar dia.

Baihaqi berujar, dukungan organisasinya untuk Cak Imin-AHY tak lain karena Indonesia membutuhkan sosok pemimpin alternatif. Tujuannya agar pilihan rakyat dalam Pilpres 2019 mendatang semakin beragam.

"Duet Cak Imin-AHY kami harap dapat menjadi jalan tengah yang mengimbangi kerasnya pertarungan politik akhir-akhir ini," ungkap dia.

"Kami siap menggalang warga dan masyarakat di berbagai daerah agar dapat mulai menyosialisasikan Cak Imin-AHY sebagai capres dan cawapres 2019," tambah dia

Meski mendukung Cak Imin-AHY, Baihaqi menegaskan bahwa organisasinya tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun yang ada di dalam negeri, khususnya PKB dan Partai Demokrat.

"Kami tegaskan bahwa Pro-1 tidak tergabung atau terafiliasi dalam parpol manapun. Kami kelompok muda non parpol. Kami menolak dikait-kaitkan dengan parpol manapun," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com