Senin Siang, SBY Pimpin Rapat Demokrat Bahas Revisi UU Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat akan menggelar rapat terkait revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Senin (30/10/2017) siang.

Rapat tersebut akan diikuti jajaran DPP Demokrat dan Fraksi Demokrat di DPR RI.

"Dipimpin langsung oleh Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Hinca Pandjaitan," kata Juru Bicara Demokrat Imelda Sari, saat dikonfirmasi, Senin pagi.

Rapat akan digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Wisma Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat dimulai pukul 11.00 WIB.

Baca: Manuver SBY, Ancaman Revisi UU Ormas hingga Temui Jokowi di Istana

SBY akan terlebih dulu menyampaikan pengantar pada rapat yang terbuka untuk media itu.

"Setelah itu dilanjutkan rapat internal," ujar Imelda.

Setelah rapat selesai pukul 13.00 WIB, akan digelar jumpa pers terkait materi revisi UU Ormas yang diusulkan Demokrat.

ANUNG ANINDITO Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum PartaI Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jumat (27/10/2017).

Fraksi Partai Demokrat sebelumnya turut menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang.

Namun, Demokrat menerima Perppu tersebut dengan catatan harus ada revisi yang dilakukan setelah resmi menjadi UU.

Demokrat menilai, UU Ormas bisa menjadi alat represif apabila tidak direvisi.

SBY sempat mengancam akan mengeluarkan petisi tidak percaya terhadap pemerintah apabila ingkar janji dan tidak merevisi UU Ormas.

Baca juga: SBY Ancam Keluarkan Petisi Politik jika Pemerintah Tak Revisi UU Ormas

SBY bahkan menemui Jokowi ke Istana untuk mengingatkan soal janji pemerintah merevisi UU ormas.

Ada 4 poin revisi yang sebelumnya disampaikan SBY. Pertama, ormas harus dianggap sebagai komponen yang diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembangunan, bukan justru dianggap sebagai ancaman.

Kedua, harus ada proses hukum yang ditempuh dalam proses pembubaran ormas agar berlangsung terukur, objektif, dan tidak sewenang-wenang.

Ketiga, kewenangan untuk menentukan ormas yang anti Pancasila juga tidak ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM.

Terakhir, sanksi yang diberikan terhadap ormas yang melanggar tidak perlu sampai menjerat seluruh anggotanya.