Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Berly Martawardaya
Dosen

Dosen Magister Kebijakan & Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) di FEB-UI, Ekonom INDEF dan Ketua PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)

Menunggu "Stars Recruit" di Reshuffle Kabinet Jilid 3

Kompas.com - 27/10/2017, 11:56 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnu Nugroho

Pemerintah Jokowi-JK baru melewati titik tiga tahun sejak dilantik. Berarti enam puluh persen dari masa jabatan telah dilewati dan tinggal empat puluh persen lagi. Ibarat lari marathon, maka garis finish semakin dekat.

Pada sisi lain, banyak tantangan yang masih perlu diatasi. Tingkat kemiskinan hanya berkurang 0,32 % dari 10,96 % di September 2014 menjadi 10,64 % sampai Maret 2017 padahal target pada akhir masa jabatan di RPJMN 2015-2019 adalah 7-8 %.

Paling tidak, masih 2,64 % dari penduduk Indonesia yang perlu didorong keluar dari garis kemiskinan sampai 2019.

Baca juga : Angka Kemiskinan di Jawa Tengah Turun

Kinerja pengentasan kemiskinan Jokowi lebih rendah dibanding masa kepemimpinan SBY periode kedua yang pada tahun ketiga pemerintahan berhasil mengurangi kemiskinan sebesar 1,38 %.

Untuk adilnya, perlu diakui bahwa harga komoditas sedang tingi di awal periode kedua SBY yang mendorong eskpor dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat menjadi 5,01 % setelah bottoming di kuartal 2 tahun 2015 dengan pertumbuhan 4,67 %. Pertumbuhan konsumsi dan masyarakat juga masih di bawah tingkat pertumbuhan nasional padahal biasanya konsumsi adalah motor pertumbuhan ekonomi.

Peluang di "Reshuffle"

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berada di Kompasianival 2017, di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10/2017).Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berada di Kompasianival 2017, di Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (21/10/2017).
Untuk melakukan sprint dalam sisa masa jabatan yang tinggal dua tahun, maka tidak ada jalan lain bagi pemerintahan Jokowi-JK selain konsolidasi, penajaman fokus dan evaluasi tim inti.

Berkaca pada reshuffle sebelumnya, maka sulit disangkal bahwa kebijakan ekonomi makro mengalami perbaikan nyata dengan masuknya Sri Mulyani dan Darmin Nasution.

Baca juga : Istana: Reshuffle Hanya Presiden dan Wapres yang Tahu

Pemberitaan terhadap dua stars recruit ini juga menutupi liputan pergeseran menteri yang yang secara real-politik mencerminkan perubahan komposisi partai pendukung pemerintah.

Memberhentikan pejabat level menteri tidaklah mudah mengingat menteri biasanya memiliki dukungan di suatu kelompok masyarakat atau media massa. Bila salah langkah, menteri yang diberhentikan justru bisa menjadi saingan berat di pilpres berikut.

Ruang gerak Presiden paling luas apabila seorang menteri mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau pribadi. Khofifah Indarwati (Menteri Sosial) sudah beberapa kali secara eksplisit menyatakan keinginannya untuk mundur demi bertarung lagi di pilgub Jatim.

Baca juga : Ditanya Isu Reshuffle, Khofifah Jawab: Gilaaa...

Dok Kemenkop -Menteri Koperasi UKM AAGN Puspayoga saat acara Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Universitas Airlangga (Unair) 2016 di Grand City, Surabaya, Selasa (1/11/2016).Pramdia Arhando Julianto Dok Kemenkop -Menteri Koperasi UKM AAGN Puspayoga saat acara Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Universitas Airlangga (Unair) 2016 di Grand City, Surabaya, Selasa (1/11/2016).
Banyak pula beredar bahwa A.A.G Puspayoga (Menkop UKM) menyimpan rasa penasaran terhadap kursi Gubernur Bali yang belum berhasil dimenangkannya di pilgub 2013 lalu.

Reshuffle kedua, publik menyaksikan Jokowi memberhentikan dua menterinya yang kerap gaduh berpolemik di publik dan media massa.

Kali ini menteri yang menimbulkan adalah Menteri Pertanian dan Jaksa Agung. Menteri Pertanian dengan tuduhannnya bahwa sebuah perusahaan merugikan negara ratusan triliuan, melebihi pendapatan dari Freeport, yang juga menimbulkan keresahan di penjual beras dengan penetapan harga eceran.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com