Menunggu "Stars Recruit" di Reshuffle Kabinet Jilid 3

Pada sisi lain, banyak tantangan yang masih perlu diatasi. Tingkat kemiskinan hanya berkurang 0,32 % dari 10,96 % di September 2014 menjadi 10,64 % sampai Maret 2017 padahal target pada akhir masa jabatan di RPJMN 2015-2019 adalah 7-8 %.

Paling tidak, masih 2,64 % dari penduduk Indonesia yang perlu didorong keluar dari garis kemiskinan sampai 2019.

Kinerja pengentasan kemiskinan Jokowi lebih rendah dibanding masa kepemimpinan SBY periode kedua yang pada tahun ketiga pemerintahan berhasil mengurangi kemiskinan sebesar 1,38 %.

Untuk adilnya, perlu diakui bahwa harga komoditas sedang tingi di awal periode kedua SBY yang mendorong eskpor dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat menjadi 5,01 % setelah bottoming di kuartal 2 tahun 2015 dengan pertumbuhan 4,67 %. Pertumbuhan konsumsi dan masyarakat juga masih di bawah tingkat pertumbuhan nasional padahal biasanya konsumsi adalah motor pertumbuhan ekonomi.

Peluang di "Reshuffle"

Berkaca pada reshuffle sebelumnya, maka sulit disangkal bahwa kebijakan ekonomi makro mengalami perbaikan nyata dengan masuknya Sri Mulyani dan Darmin Nasution.

Pemberitaan terhadap dua stars recruit ini juga menutupi liputan pergeseran menteri yang yang secara real-politik mencerminkan perubahan komposisi partai pendukung pemerintah.

Memberhentikan pejabat level menteri tidaklah mudah mengingat menteri biasanya memiliki dukungan di suatu kelompok masyarakat atau media massa. Bila salah langkah, menteri yang diberhentikan justru bisa menjadi saingan berat di pilpres berikut.

Ruang gerak Presiden paling luas apabila seorang menteri mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau pribadi. Khofifah Indarwati (Menteri Sosial) sudah beberapa kali secara eksplisit menyatakan keinginannya untuk mundur demi bertarung lagi di pilgub Jatim.

Reshuffle kedua, publik menyaksikan Jokowi memberhentikan dua menterinya yang kerap gaduh berpolemik di publik dan media massa.

Kali ini menteri yang menimbulkan adalah Menteri Pertanian dan Jaksa Agung. Menteri Pertanian dengan tuduhannnya bahwa sebuah perusahaan merugikan negara ratusan triliuan, melebihi pendapatan dari Freeport, yang juga menimbulkan keresahan di penjual beras dengan penetapan harga eceran.

Menteri Pendidikan pun menghasilkan banyak kegaduhan dengan kebijakan full day school-nya tapi sepertinya aman dengan masa jabatan masih kurang dari setahun.

Menuju Zaken Kabinet

Ada kerinduan di masyarakat untuk melihat kabinet diisi orang-orang yang siap lari cepat, dikenal kinerja dan integritasnya (zaken kabinet) serta menerapkan ilmu garam yang tidak terlihat/terdengar tapi nyata terasa dampaknya.

Terbayang apabila posisi Menteri Sosial diisi Imam Prasodjo yang selain sosiolog tangguh yang menguasai masalah kemiskinan dan dinamika sosial masyarakat juga telah lama terjun langsung koordinasikan aktivitas untuk damaikan konflik dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat dengan aksi sosial.

Tokoh lain yang cocok untuk Menteri Sosial adalah Bambang Widianto yang sebagai Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) telah menunjukkan kinerjanya.

Kepuasan bidang ekonomi paling rendah di antara sektor lain menurut survei Litbang Kompas.

Perbaikan kondisi masyarakat kecil dan pendapatan rendah akan lebih cepat apabila posisi Menteri Koperasi dan UKM disi Profesor Paulus Wirutomo yang selain guru besar UI juga Ketua Dewan Pengurus Bina Swadaya yang telah 50 tahun medampingi koperasi dan UKM.

Tokoh lain yang cocok di posisi Menkop UKM yang telah lama diisi politisi adalah Muliaman Hadad yang memiliki jaringan kuat di kalangan finansial domestik dan internasional setelah berhasil membangun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga yang professional dan sangat kredibel dalam waktu yang singkat.

Pegiat hukum telah lama mempermasalahkan Jaksa Agung di pegang oleh kader partai politik, apalagi ketika pernyataannya berlawanan dengan komitmen presiden untuk perkuat KPK.

Masuknya tokoh seperti Bambang Widjajanto atau Muhammad Yusuf yang telah menunjukkan integritas dan kepemimpinannya di KPK dan PPATK sebagai Jaksa Agung adalah pilihan yang akan menunjukakn komitmen tegas Jokowi pada penegakan hukum dan anti korupsi.

Tidak ada bangsa yang yang warganya sejahtera dan tentram bila pangan tidak mencukup dan/atau sulit di akses. Lemahnya pendataan produksi pangan dan sembako dan meningkatnya impor pangan selama ini perlu diperbaiki dengan masuknya Rektor atau mantan Rektor IPB yang kepakaran di sektor pertanian tidak diragukan menjadi Menteri Pertanian berikut.

Tapi, Presiden Jokowi tidak bisa bersantai ketika waktu terus berkejaran menuju akhir sisa masa dua tahun pemerintahannya ketika masyarakat akan memutuskan apakah memperpanjang masa pemerintahannya atau tidak.

Dibutuhkan stars recruit di reshuffle kabinet berikut untuk membawa pemerintahan lari cepat dan menunjukkan kinerja nyata.