Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/10/2017, 16:17 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli yang diajukan oleh presiden atau pihak pemerintah dalam sidang sidang uji materi terkait pansus hak angket KPK, Maruarar Siahaan, berpendapat bahwa pembentukan pansus hak angket KPK di DPR sarat dengan kepentingan politik.

Menurut Maruarar, pembentukan pansus tidak bisa dilepaskan dari kasus korupsi yang tengah diusut oleh KPK. Terlebih lagi, ketua Pansus Hak Angket, yakni Agun Gunanjar, tersangkut dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Seandainya pansus itu tidak mengalir dari penyelidikan KPK, tidak akan ada masalah dalam hal ini. Apalagi yang menjadi ketua pansus saat itu adalah orang yang menjadi pihak yang disidik KPK itu tentu dalam etika berbangsa merupakan suatu konflik kepentingan yang harus menjadi perhatian," ujar Maruarar saat memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi pasal 79 ayat (3) UU MD3 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

(Baca: Ahli Pemerintah Sebut Pansus Angket KPK "Buah dari Pohon Beracun")

Mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu menilai persoalan yang muncul dari pembentukan Pansus Hak Angket lebih kepada masalah etika.

Maruarar menjelaskan, dilihat dari aspek norma hukum, KPK merupakan obyek dari hak angket sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (3) UU MD3. Pasalnya, KPK merupakan alter ego atau pribadi yang lain dari kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntutan.

Pasal 79 ayat (3) UU MD3 menyatakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(Baca: Diancam Panggil Paksa oleh Pansus Angket, Ini Tanggapan KPK)

Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian.

Maruarar menegaskan, penjelasan pasal 79 UU MD3 bukan merupakan satu hal yang limitatif, sebab penjelasan tidak boleh membentuk norma melainkan hanya memberi contoh yang harus terbuka dengan obyek pengaturan yang lain.

Namun yang menjadi persoalan, kata Maruarar, proses pembentukan pansus hak angket tidak merujuk pada syarat-syarat dalam tata tertib.

"Dan di dalam UU MD3 Polri dan Kejakgung adalah bagian dari hak angket itu. Maka bagaimana bisa KPK tidak tunduk daripada pengawasan. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa secara substantif norma yang mengatur hak angket dalam UU MD3 konstitusional. Jadi ini lebih kepada masalah etik," kata Maruarar.

(Baca: Menurut Pansus Angket, Ini Penyebab Ketidakhadiran KPK di RDP)

Pembentukan Pansus Hak Angket KPK berawal pada saat pembacaan kesimpulan rapat yang dibuat oleh Komisi III DPR, 18-19 April 2017.

Dari empat kesimpulan, pimpinan KPK mempersoalkan salah satu poin di mana Komisi III meminta KPK melakukan klarifikasi dengan membuka rekaman BAP atas nama Miryam S. Haryani tentang ada atau tidaknya penyebutan sejumlah anggota dewan.

Meski pimpinan KPK menolak, namun Komisi III tetap mendesak dan menyampaikan akan melakukan angket.

Dalam perjalanannya, Pansus Hak Angket juga sempat mengirimkan surat kepada KPK untuk menghadirkan Miryam untuk diperiksa oleh pansus angket.

Kompas TV Jokowi – JK banyak dikritik karena tidak punya sikap tegas terkait pansus hak angket KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Nasional
Pengamat: Beda dengan PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Pengamat: Beda dengan PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Nasional
Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Nasional
Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Nasional
Berbagai Tanggapan Jaksa Atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Berbagai Tanggapan Jaksa Atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Nasional
Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo di Pilgub DKI 2017

Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo di Pilgub DKI 2017

Nasional
Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Nasional
Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Nasional
Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasional
Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Nasional
Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Nasional
Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Dialog Dini Hari PKS di Istanbul Berujung Tiket Pilpres Anies Baswedan

Nasional
Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Nasional
Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Pengamat: Dukungan PKS dan Demokrat buat Anies Bakal Panaskan Partai Lain, Termasuk PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.