Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB: Daerah yang "Langganan" Kebakaran Hutan Berkurang pada 2017

Kompas.com - 25/10/2017, 12:37 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, jumlah hotpsot atau titik api kebakaran hutan dan lahan berkurang pada 2017.

Berdasarkan pantauan satelit NOAA, jumlah hotspot menurun 32,6 persen selama 2017 dibandingkan pada 2016. Pada 2016 jumlah hotspot dari NOAA sebanyak 3.563 sedangkan selama 2017 sebanyak 2.400 titik.

Bahkan, terjadi penurunan jumlah kebakaran di daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan.

"Daerah-deerah yang langganan kebakaran hutan di tahun sebelumnya justru berkurang," ujar Sutopo melalui keterangan tertulis, Rabu (25/10/2017).

Pada 2017, luas hutan dan lahan yang terbakar di Riau sebesar 6.841 hektar, di Sumatera Selatan sebesar 3.007 hektar, di Jambi sebesar 109 hektar, di Kalimantan Barat sebesar 6.992 hektar, di Kalimantan Selatan sebesar 3.007 hektar, di Kalimantan Tengah sebesar 1.365 hektar dan di Kalimantan Timur sebesar 262 hektar.

(Baca juga: Enam Provinsi Tetapkan Status Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan)

Sutopo mengatakan, September merupakan puncak musim kemarau yang umumnya menimbulkan kebakaran hutan dan lahan.

Namun, ia menilai, hal tersebut bisa diantisipasi dengan baik sehingga jumlah titik api dan kebakaran hutan menurun dari tahun sebelumnya.

Presiden RI Joko Widodo, kata Sutopo, terus memantau pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasilnya, kebakaran hutan dan lahan selama 2017 dapat diatasi dengan baik.

"Berbagai indikator menunjukkan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah berhasil dengan baik," kata Sutopo.

(Baca juga: Kebakaran Hutan, Jokowi Minta Kepala Daerah hingga Kapolres Dikumpulkan)

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan pada 2017 sebesar 124.983 hektar hutan dan lahan.

Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan pada 2016 seluas 438.360 hektar dan pada 2015 seluas 2,61 juta hektar.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com