Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Daerah Baru Dideteksi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kompas.com - 03/08/2017, 20:38 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah telah mendeteksi tiga daerah baru rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tiga daerah itu adalah Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.

Sebelumnya, terdapat delapan provinsi yang diidentifikasi sebagai daerah rawan karhutla.

"Jumlahnya (titik api) terus berkembang, kebanyakan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Ada delapan daerah rawan karhutla, sudah diidentifikasi. Hanya saja ada daerah baru yang dulu tidak terdaftar sebagai daerah rawan karhutla, sekarang muncul Aceh, Sultra dan NTT," ujar Wiranto, seusai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri terkait penanganan karhutla, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).

Menurut Wiranto, karhutla yang terjadi umumnya disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang hidup di kawasan pinggiran hutan.

Mereka membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan karena dianggap sebagai cara yang paling cepat dan menyuburkan tanah.

Baca: BNPB Siapkan Helikopter "Water Bombing" di Tiga Daerah Siaga Karhutla

Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan upaya pencegahan dengan memberikan insentif kepada masyarakat berupa pupuk cair.

"Ini akibat karena dibakar. Tradisi peladang, membakar hutan untuk menanam jelang musim hujan. Ini harus diubah dengan cara lain, caranya adalah dengan memberi insentif pupuk cair. Itu bisa," kata Wiranto.

Meski kebakaran hutan berpotensi kembali terjadi, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah penanganan, baik melalui pemadaman di darat maupun melalui udara atau water bombing.

Selain itu, di setiap daerah rawan karhutla juga sudah dibentuk satuan tugas yang akan melakukan pemadaman jika ditemukan adanya sumber titik api.

"Peran Pemda juga kami libatkan di sini. Intinya, pemerintah benar-benar secara serius akan melakukan satu langkah agar karhutla ini bisa ditekan," ujar Wiranto.

"Pemerintah sangat concern untuk masalah itu karena karhutla bukan hanya masalah nasional tapi juga masalah internasional. Kalau sudah terbakar dan banyak asap, semua marahnya ke Indonesia," lanjut dia.

Baca juga: KLHK Mulai Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterimanya, Wiranto menyebutkan, persentase terjadinya karhutla periode Januari hingga Juli 2017 menurun jika dibandingkan periode yang sama pada 2016.

Secara terpisah, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan karhutla di tiga daerah baru rawan kebakaran.

"Di Aceh, NTT, dan juga Sultra KLHK sudah berkomunikasi dengan daerah. Sudah ada upaya untuk mengatasi," ujar Siti.

Selain Siti, hadir dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Kompas TV Indonesia Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Bag 1)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com