Sidang Paripurna Diskors, DPR Gelar Lobi Bahas Perppu Ormas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang paripurna pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) diskors untuk dilakukan lobi.

Hal itu diputuskan setelah penyampaian pandangan fraksi.

"Kita lobi 30 menit untuk kemudian mengambil keputusan," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon yang memimpin sidang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Pandangan fraksi yang disampaikan pada paripurna sama dengan pandangan fraksi yang disampaikan sebelumnya di tingkat Komisi II.

Tujuh fraksi menyatakan menerima, sedangkan tiga fraksi lainnya menolak pengesahan Perppu Ormas menjadi UU.

(Baca juga : Tujuh Fraksi Terima Perppu Ormas, Tiga Fraksi Menolak)

Tujuh fraksi yang menerima, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura dan Demokrat.

Namun, tiga fraksi di antaranya, yakni PPP, PKB, dan Demokrat, menerima dengan catatan agar Perppu tersebut segera direvisi setelah diundangkan.

Sementara itu, tiga fraksi, yakni PKS, Gerindra dan PAN tetap menolak Perppu Ormas untuk disahkan sebagai UU.

Beberapa fraksi menyarankan agar dilakukan forum lobi untuk mencapai musyawarah mufakat.

Misalnya, Fraksi Gerindra yang menyarankan agar lobi dilakukan terlebih dahulu.

(Baca juga : Ini Pandangan MUI soal Perppu Ormas yang Disampaikan ke Komisi II DPR)

Anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan sejumlah alasan mengapa pihaknya menolak perppu tersebut, salah satunya karena dianggap penerbitan perppu tak mendesak.

"Agar bisa diskors dan dilanjutkan ke forum lobi," ujar Riza.

Tak hanya fraksi yang menolak Perppu Ormas, namun fraksi yang menerima Perppu Ormas juga meminta agar dilakukan forum lobi terlebih dahulu sebelum pengambilan keputusan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto menilai, forum lobi perlu dilakukan untuk mencari jalan terbaik.

Dalam hal ini, Demokrat akan menyetujui Perppu Ormas dengan syarat diikuti revisi UU Ormas.

Demokrat akan menolak perppu tersebut jika tak disertai revisi.

"Perlu dilakukan forum lobi untuk mencari jalan terbaik," kata Didik.