Pimpinan Komisi I: Tidak Cukup Permintaan Maaf dari AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid meminta pemerintah Amerika Serikat tak hanya menyampaikan permintaan maaf terkait penolakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memasuki negara tersebut.

Larangan tersebut kini sudah dicabut, namun Meutya menilai pernyatan resmi dari pemerintah AS tetap dibutuhkan.

Hal itu demi menjaga hubungan baik kedua negara.

"Jadi tidak hanya maaf dari dubes tapi alangkah eloknya kalau ada juga pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

(baca: Baca juga : Kronologi Dilarangnya Panglima TNI Gatot Nurmantyo Masuk ke Wilayah AS)

Sebab, Meutya menambahkan, dalam situs US Customs and Border Protection (cbp.gov), disebutkan bahwa CBP menjaga perbatasan AS dari masuknya orang-orang berbahaya dan proteksi ekonomi.

Oleh karena itu, Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah AS memberi penjelasan agar masyarakat tak berspekulasi.

"Ini kan dua hal yang serius kalau itu sampai sempat keluar kepada Panglima TNI apalagi mewakili negara, menurut saya ini hal yang perlu dijelaskan," kata Meutya.

"Kami tidak mau ada kegaduhan lagi di dalam negeri," sambungnya.

(baca: Baca juga : RI Tunggu Klarifikasi AS soal Penolakan Panglima TNI, Wiranto Minta Semua Bersabar)

Sebelum Gatot, sejumlah jenderal TNI juga pernah dilarang memasuki wilayah AS. Seperti Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo, hingga Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.

Namun, kata Meutya, saat itu alasan soal pemberlakuan larangan sudah disampaikan dengan jelas. Misalnya, karena adanya masalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Pemberitahuan itu juga bukan disampaikan di bandara, seperti yang dialami Gatot.

"Bukan karena mau keluar jadi orangnya sudah tahu sebelumnya. Kalau kasus seperti ini saya rasa baru ya," tuturnya.

(baca: Baca juga : Menlu Retno Sebut Larangan Dicabut dan Panglima TNI Boleh Masuk AS)

Gatot Nurmantyo dilarang masuk ke wilayah AS pada Sabtu (21/10/2017). Saat itu Panglima TNI beserta delegasi masih berada di Bandara Soekarno-Hatta dan hendak check in.

"Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates. Namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Minggu.

Padahal, saat itu, Gatot dan delegasi sudah mengantongi visa dari AS untuk hadir dalam acara Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremist Organization.

Panglima TNI diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS). Jenderal Joseph F. Dunford yang merupakan sahabat sekaligus senior.

Gatot telah melaporkan kejadian ini pada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Ia juga telah mengirim surat kepada Jenderal Dunford untuk mempertanyakan insiden tersebut.

Sementara itu, permintaan maaf juga telah disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph Donovan.

Amerika Serikat telah memastikan mencabut larangan atas kedatangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Duta Besar AS di Indonesia ketika menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.