Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Serap Aspirasi Masyarakat Lewat Rembuk Nasional

Kompas.com - 23/10/2017, 09:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menghadiri Rembuk Nasional ke-3 Tahun 2017, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Senin (23/10/2017) malam.

Lewat ajang ini, Presiden akan menyerap aspirasi yang masuk dari berbagai elemen masyarakat.

Ketua Umum Panitia Pelaksana Rembuk Nasional 2017 Firdaus Ali menilai, tidak berlebihan jika dikatakan inilah kali pertama ada pemerintahan yang berkuasa membuka diri dan meminta untuk dikritisi kinerjanya.

"Ini juga wujud kesadaran pemerintah Jokowi-JK bahwa dinamika pembangunan yang menderu saat ini tetap membutuhkan pandangan-pandangan segar yang korektif, agar guliran pembangunan tetap berada pada rel yang sudah kita sepakati dan rencanakan bersama,” ujar Firdaus dalam keterangan tertulis, Senin.

Untuk tahun ini, Rembuk Nasional digelar oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan tema Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat.

(Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Merasa Makin Sulit Beli Kebutuhan Pokok dan Cari Kerja)

Berbeda dari dua kali Rembuk Nasional sebelunnya, acara kali ini didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi terpilih di 14 Provinsi, mulai dari Universitas Cendrawasih di Jayapura sampai Universitas Syiah Kuala di Aceh. Masing-masing perguruan tinggi mengambil pilihan topik yang berbeda.

Melalui Rembuk Nasional 2017, capaian pemerintah yang termaktub dalam Nawacita, hingga aplikasinya dalam RPJMN 2015-2019, serta rencana strategi kementerian, dan lembaga negara akan ditelaah secara obyektif dan partisipatif.

Rembuk sepenuhnya melibatkan dunia akademisi, kalangan intelektual, pelaku usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat terdampak pembangunan seperti petani dan nelayan.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017, Sidarto Danusubroto mengatakan, semua dinamika pembangunan harus secara berkelanjutan dan gradual dikontrol, diberi suplemen kritik membangun atau bahkan dikoreksi.

Ini agar pembangunan yang telah dilaksanakan bersama mencapai hasil maksimal dan sesuai dengan tujuan.

Menurut Sidarto, pemerintahan Jokowi-JK sudah sejak awal menyadari sekaligus membuka diri atas adanya kontrol bersama atas pembangunan ini.

"Karena itu sejak tahun pertama, sudah membuka forum yang dinamakan rembuk nasional, sebagai wahana untuk memperoleh masukan, saran, kritik, kontrol dan menjaring gagasan baru atas pembangunan yang dilakukan," ujar Sidarto.

Kompas TV Ini Catatan 3 Tahun Jokowi-JK (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com