Salin Artikel

Jokowi Serap Aspirasi Masyarakat Lewat Rembuk Nasional

Lewat ajang ini, Presiden akan menyerap aspirasi yang masuk dari berbagai elemen masyarakat.

Ketua Umum Panitia Pelaksana Rembuk Nasional 2017 Firdaus Ali menilai, tidak berlebihan jika dikatakan inilah kali pertama ada pemerintahan yang berkuasa membuka diri dan meminta untuk dikritisi kinerjanya.

"Ini juga wujud kesadaran pemerintah Jokowi-JK bahwa dinamika pembangunan yang menderu saat ini tetap membutuhkan pandangan-pandangan segar yang korektif, agar guliran pembangunan tetap berada pada rel yang sudah kita sepakati dan rencanakan bersama,” ujar Firdaus dalam keterangan tertulis, Senin.

Untuk tahun ini, Rembuk Nasional digelar oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan tema Membangun untuk Kesejahteraan Rakyat.

Berbeda dari dua kali Rembuk Nasional sebelunnya, acara kali ini didahului Rembuk Daerah yang diselenggarakan di 16 Perguruan Tinggi terpilih di 14 Provinsi, mulai dari Universitas Cendrawasih di Jayapura sampai Universitas Syiah Kuala di Aceh. Masing-masing perguruan tinggi mengambil pilihan topik yang berbeda.

Melalui Rembuk Nasional 2017, capaian pemerintah yang termaktub dalam Nawacita, hingga aplikasinya dalam RPJMN 2015-2019, serta rencana strategi kementerian, dan lembaga negara akan ditelaah secara obyektif dan partisipatif.

Rembuk sepenuhnya melibatkan dunia akademisi, kalangan intelektual, pelaku usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat terdampak pembangunan seperti petani dan nelayan.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga Ketua Dewan Pengarah Rembuk Nasional 2017, Sidarto Danusubroto mengatakan, semua dinamika pembangunan harus secara berkelanjutan dan gradual dikontrol, diberi suplemen kritik membangun atau bahkan dikoreksi.

Ini agar pembangunan yang telah dilaksanakan bersama mencapai hasil maksimal dan sesuai dengan tujuan.

Menurut Sidarto, pemerintahan Jokowi-JK sudah sejak awal menyadari sekaligus membuka diri atas adanya kontrol bersama atas pembangunan ini.

"Karena itu sejak tahun pertama, sudah membuka forum yang dinamakan rembuk nasional, sebagai wahana untuk memperoleh masukan, saran, kritik, kontrol dan menjaring gagasan baru atas pembangunan yang dilakukan," ujar Sidarto.

https://nasional.kompas.com/read/2017/10/23/09592261/jokowi-serap-aspirasi-masyarakat-lewat-rembuk-nasional

Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke