Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Tahun Jokowi-JK, Waketum Demokrat Singgung Jasa-jasa SBY

Kompas.com - 20/10/2017, 22:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyoroti soal hasil kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang kerap dibanggakan, misalnya proyek infrastruktur.

Menurut dia, capaian pemerintah dalam bidang infrastruktur bukan 100 persen dilakukan oleh pemerintahan saat ini, melainkan telah dimulai pada pemerintahan sebelumnya.

"Infrastruktur mana yang 100 persen dilakukan oleh pemerintahan ini? Belum ada kan?" kata Syarief dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).

Ia mencontohkan, pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang diresmikan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, kata dia, SBY mengatakan bahwa jembatan tersebut digagas Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri.

Semua proyek pembangunan, menurut Syarief, merupakan proyek berkelanjutan, bukan proyek tunggal pemerintahan.

(Baca juga: Tiga Tahun Jokowi-JK, Demokrat Soroti Kesejahteraan Masyarakat)

Syarief menambahkan, pemerintahan SBY sudah merancang masterplan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia pada 2011 hingga 2014. Ada Rp 1.227 triliun yang dicanangkan untuk infrastruktur.

Namun, karena proyeknya jangka panjang maka dilanjutkan pada pemerintahan Jokowi.

"Seharusnya Pak Jokowi harus bangga karena dia memiliki kapitalisasi yang luar biasa. Ekonomi Indonesia lagi bagus-bagusnya. Kita pernah masuk investment grade. Jadi tidak mulai dari nol," tuturnya.

Ia juga menyinggung soal jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah. Ide tersebut merupakan proyek berkelanjutan dari era Presiden Megawati.

"Ide pertama dari Ibu Megawati, dituntaskan oleh SBY dengan segala perundang-undangannya dan dinikmati oleh Presiden Jokowi. Ini bukti bahwa pembangunan sustainable. Jadi jangan ada klaim sendiri," kata Syarief.

Kompas TV Dewan Perwakilan Rakyat berbeda pendapat soal kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama 3 tahun terakhir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com