JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyoroti soal hasil kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang kerap dibanggakan, misalnya proyek infrastruktur.
Menurut dia, capaian pemerintah dalam bidang infrastruktur bukan 100 persen dilakukan oleh pemerintahan saat ini, melainkan telah dimulai pada pemerintahan sebelumnya.
"Infrastruktur mana yang 100 persen dilakukan oleh pemerintahan ini? Belum ada kan?" kata Syarief dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Ia mencontohkan, pembangunan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) yang diresmikan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, kata dia, SBY mengatakan bahwa jembatan tersebut digagas Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri.
Semua proyek pembangunan, menurut Syarief, merupakan proyek berkelanjutan, bukan proyek tunggal pemerintahan.
(Baca juga: Tiga Tahun Jokowi-JK, Demokrat Soroti Kesejahteraan Masyarakat)
Syarief menambahkan, pemerintahan SBY sudah merancang masterplan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia pada 2011 hingga 2014. Ada Rp 1.227 triliun yang dicanangkan untuk infrastruktur.
Namun, karena proyeknya jangka panjang maka dilanjutkan pada pemerintahan Jokowi.
"Seharusnya Pak Jokowi harus bangga karena dia memiliki kapitalisasi yang luar biasa. Ekonomi Indonesia lagi bagus-bagusnya. Kita pernah masuk investment grade. Jadi tidak mulai dari nol," tuturnya.
Ia juga menyinggung soal jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah. Ide tersebut merupakan proyek berkelanjutan dari era Presiden Megawati.
"Ide pertama dari Ibu Megawati, dituntaskan oleh SBY dengan segala perundang-undangannya dan dinikmati oleh Presiden Jokowi. Ini bukti bahwa pembangunan sustainable. Jadi jangan ada klaim sendiri," kata Syarief.