Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Mulai Penyelidikan Baru Kasus E-KTP, Siapa yang Bakal Jadi Tersangka?

Kompas.com - 18/10/2017, 08:13 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Dalam hal ini, termasuk KPK membuka penyelidikan baru untuk menentukan tersangka lainnya.

Salah satu buktinya, pada Selasa (17/10/2017), KPK memeriksa Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo.

Meski diperiksa, nama pengusaha pelaksana proyek e-KTP itu tidak ada dalam jadwal penyidikan yang diumumkan KPK.

Baca: Cerita Akom saat Novanto Pastikan Tak Terlibat Kasus E-KTP

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya pengembangan perkara untuk menetapkan tersangka baru dalam korupsi yang menelan kerugian negara Rp 2,3 triliun itu.

"Dalam beberapa hari ini, KPK melakukan pengembangan kasus korupsi e-KTP.

Sejauh ini baru 5 orang yang kami proses. Tetapi kami yakin ada peran pihak lain yang harus diungkap," ujar Febri, di Gedung KPK Jakarta, Selasa.

Menurut Febri, KPK belum berhenti untuk mencari bukti-bukti dan menetapkan tersangka baru.

KPK meyakini bahwa korupsi uang negara hingga triliunan rupiah tersebut melibatkan banyak pihak yang harus bertanggung jawab.

Jika benar ada penyelidikan baru, siapa yang berpotensi menjadi tersangka selanjutnya?

Baca: KPK Tak Mau Kalah Lagi Hadapi Setya Novanto

Febri tidak menjelaskan secara spesifik apakah penyelidikan baru KPK mengarah pada tersangka baru dari pihak swasta atau DPR RI.

Namun, jika melihat sejumlah fakta sebelumnya, ada beberapa pihak yang diduga terlibat kasus e-KTP.

Pertama, Ketua DPR RI Setya Novanto. Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, penetapan tersangka itu digugurkan melalui putusan praperadilan.

Halaman:


Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com