Kompas.com - 18/10/2017, 01:32 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hingga Rabu (18/10/2017) dini hari, ada 14 partai politik calon peserta pemilu 2019 yang telah menerima tanda pendaftaran dari KPU. Sebanyak 13 partai politik sisanya masih dilakukan pemeriksaan berkas. KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKomisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hingga Rabu (18/10/2017) dini hari, ada 14 partai politik calon peserta pemilu 2019 yang telah menerima tanda pendaftaran dari KPU. Sebanyak 13 partai politik sisanya masih dilakukan pemeriksaan berkas.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat partai politik telah menyelesaikan proses kelengkapan dokumen persyaratan dalam tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu 2019.

Setelah pada pukul 20.30 WIB Partai Berkarya mengantongi tanda terima pendaftaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), berturut-turut berikutnya adalah Partai Garuda, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Hasil sampai malam ini tercatat ada empat parpol yang bisa diberikan tanda terimanya. Sehingga masih ada 13 parpol lagi yang masih dalam proses penyelesaian pemeriksaan kelengkapan dokumennya," kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Rabu dini hari (18/10/2017).

"Selebihnya masih on going progress," ujar dia.

Dengan demikian, dari 27 parpol yang mendaftar ke KPU, 14 parpol di antaranya sudah mengantongi tanda terima pendaftaran. Sementara 13 parpol lainnya, masih dilakukan pemeriksaan berkas oleh KPU.

(Baca juga: Catatan Bawaslu Terkait Proses Pendaftaran Parpol ke KPU)

Adapun tiga belas parpol itu yaitu Partai Republik, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Rakyat, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Parsindo, PNI Marhaenis, Partai Reformasi dan Partai Republikan.

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengungkapkan rasa syukur atas selesainya proses pengumpulan kelengkapan berkas, pemeriksaan, hingga mendapatkan tanda terima pendaftaran dari KPU pada pukul 23.30 WIB.

"Kami bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan dan kawan-kawan yang sudah bekerja keras, di Jakarta, pusat dan wilayah/cabang dan kecamatan, yang ini menunjukkan bahwa partai ini memang memiliki struktur sampai ke bawah dan memiliki kemampuan dalam menjadi peserta pemilu ke depan," kata Karding.

Sementara itu mengenai Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang banyak dikeluhkan sejumlah parpol calon peserta pemilu, Karding mengatakan PKB tidak menemui kendala berarti.

Bahkan, dia berharap agar ke depannya Sipol ini bisa diintegrasikan dengan sistem basis data partai. Dengan demikian, parpol tinggal memasukkan input ke sistem ini ketika ada data baru.

"Kami pengin Sipol ini integrasi dengan sistem database partai. Ini saya kira perlu dikembangkan ke depan. Istilahnya partai punya server tetapi dititipkan ke KPU," ucapnya.

Kompas TV Ada 27 Parpol Daftar sebagai Calon Peserta Pemilu 2019
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.