Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembalinya Setya Novanto sebagai "Nahkoda" Partai Golkar...

Kompas.com - 12/10/2017, 07:42 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

Kompas TV Ini merupakat rapat pleno pertama yang dipimpin Setya Novanto pasca keluar dari rumah sakit.

"Di Golkar itu tidak harus Ketum, Sekjen ini sebagai juru bicara partai yang diputuskan dalam rapat pleno maka apabila ada penyampaian seperti itu maka sekjen ditugaskan," kata Idrus.

Revitalisasi kapengurusan dikritisi

Dicopotnya Yorrys Raweyai sebagai Korbid Polhukam menimbulkan anggapan di publik bahwa Golkar "membersihkan" orang-orang yang cenderung vokal dalam mengkritisi partai.

Seperti diketahui, Yorrys termasuk kader yang lantang menyuarakan status Setya Novanto saat Novanto masih menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

Wacana soal penonaktifan ketua umum bahkan sempat mengemuka. Golkar pun membuat tim kajian elektabilitas yang diketuai Yorrys.

Namun, pleno dengan agenda membahas soal penonaktifan Ketum menguap begitu saja seiring dengan menangnya Novanto dalam gugatan praperadilan.

Sstatus tersangka Novanto di KPK dianggap tidak sah.

Sementara, dalam sejumlah kesempatan, Idrus Marham menegaskan soal perlunya soliditas dalam kepengurusan partai agar roda organisasi bisa berjalan dengan efektif.

Baca: Setya Novanto: Saya Sehat, Habis Istirahat Alhamdulillah...

Perihal revitalisasi ternyata juga dipermasalahkan dalam rapat. Salah satunya oleh Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar, Nusron Wahid.

Menurut Nusron, seharusnya alasan dari revitalisasi struktur kepengurusan adalah membersihkan orang-orang yang dianggap menghalangi partai menciptakan pemerintahan yang bersih atau clean government.

"Kalau melakukan revitalisasi, yang direvitalisasi pertama adalah orang yang mempunyai debit terhadap partai politik. Yaitu yang terjerat korupsi. Itu harusnya yang direvitaliasi," kata Nusron.

Namun, hal tersebut tak menjadi landasan partai melakukan revitalisasi.

Bahkan, kata dia, kader yang terjerat korupsi bahkan proses hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap masih dipertahankan.

Misalnya, Kabid Pemuda dan Olahraga Partai Golkar Fahd El Fouz Arafiq.

"Ya itu lah. Partai enggak cut off kan?" ucap Nusron.

"Tapi sudah diputuskan seperti itu. Kita lihat nanti seperti apa," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com