Kembalinya Setya Novanto sebagai "Nahkoda" Partai Golkar...

Selama satu bulan terakhir, Novanto sempat tak aktif, baik sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun Ketua DPR RI karena alasan kesehatan. 

"Ketua Umum Bung Setya Novanto kembali aktif memimpin partai ini dan mengendalikan seluruh langkah-langkah operasional dan tentang juga pengambilan kebijakan di pimpin langsung ketua umum," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham dalam konferensi pers, Rabu (11/10/2017).

Dalam rapat tersebut, Novanto juga mengumumkan kepengurusan baru hasil revitalisasi.

Jumlah pengurus inti DPP Partai Golkar kini berjumlah 301 orang dari awalnya 279 orang. Idrus menyampaikan, ada beberapa orang yang diganti dan ada pergeseran posisi.

Baca: Usai Pimpin Rapat Pleno Golkar, Setya Novanto "Menghilang"

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai menjadi salah satu yang terkena kebijakan revitalisasi.

Posisi Yorrys digantikan oleh Letnan Jenderal Purn Eko Wiratmoko.

Dalam konferensi pers, Idrus juga memperkenalkan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan SDM Lodewijk Friedrich Paulus yang juga baru bergabung pada tahun 2016.

Tak hanya purnawirawan TNI, Golkar juga merekrut purnawirawan Polri dalam kepengurusan baru.

Nama mantan Kabareskrim Polri Komjen Anang Iskandar diperkenalkan sebagai Ketua Badan Litbang Golkar. Badan tersebut baru dibentuk dalam struktur kepengurusan.

Baca: Golkar Resmi Perkenalkan Eko Wiratmoko sebagai Pengganti Yorrys

"Komisaris Jenderal Purn Pol Anang Iskandar sebagai ketua sekaligus diberikan tugas berkoordinasi bersama dengan sekjen dan ketua korbid kepartaian dan korbid kajian, mengambil langkah-langkah pembentukan badan litbang Golkar sekaligus melengkapi komposisi kepengurusannya," kata Idrus.

Novanto sendiri tak terlihat pada konferensi pers tersebut. Ketua DPR RI itu sudah tak berada di dalam ruangan saat para wartawan dipersilakan masuk ke ruang rapat.

Menurut Idrus, Novanto harus menghadiri suatu acara sehingga ia sebagai sekjen partai mewakili Novanto.

"Di Golkar itu tidak harus Ketum, Sekjen ini sebagai juru bicara partai yang diputuskan dalam rapat pleno maka apabila ada penyampaian seperti itu maka sekjen ditugaskan," kata Idrus.

Revitalisasi kapengurusan dikritisi

Dicopotnya Yorrys Raweyai sebagai Korbid Polhukam menimbulkan anggapan di publik bahwa Golkar "membersihkan" orang-orang yang cenderung vokal dalam mengkritisi partai.

Seperti diketahui, Yorrys termasuk kader yang lantang menyuarakan status Setya Novanto saat Novanto masih menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

Wacana soal penonaktifan ketua umum bahkan sempat mengemuka. Golkar pun membuat tim kajian elektabilitas yang diketuai Yorrys.

Namun, pleno dengan agenda membahas soal penonaktifan Ketum menguap begitu saja seiring dengan menangnya Novanto dalam gugatan praperadilan.

Sstatus tersangka Novanto di KPK dianggap tidak sah.

Sementara, dalam sejumlah kesempatan, Idrus Marham menegaskan soal perlunya soliditas dalam kepengurusan partai agar roda organisasi bisa berjalan dengan efektif.

Baca: Setya Novanto: Saya Sehat, Habis Istirahat Alhamdulillah...

Perihal revitalisasi ternyata juga dipermasalahkan dalam rapat. Salah satunya oleh Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar, Nusron Wahid.

Menurut Nusron, seharusnya alasan dari revitalisasi struktur kepengurusan adalah membersihkan orang-orang yang dianggap menghalangi partai menciptakan pemerintahan yang bersih atau clean government.

"Kalau melakukan revitalisasi, yang direvitalisasi pertama adalah orang yang mempunyai debit terhadap partai politik. Yaitu yang terjerat korupsi. Itu harusnya yang direvitaliasi," kata Nusron.

Namun, hal tersebut tak menjadi landasan partai melakukan revitalisasi.

Bahkan, kata dia, kader yang terjerat korupsi bahkan proses hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap masih dipertahankan.

Misalnya, Kabid Pemuda dan Olahraga Partai Golkar Fahd El Fouz Arafiq.

"Ya itu lah. Partai enggak cut off kan?" ucap Nusron.

"Tapi sudah diputuskan seperti itu. Kita lihat nanti seperti apa," kata dia.