Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Fadli Zon, Tak Masalah jika Gatot Nurmantyo Maju Pilpres 2019

Kompas.com - 09/10/2017, 16:51 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, partainya tak mempermasalahkan bila setelah pensiun sebagai Panglima TNI nantinya, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mencalonkan diri dalam Pilpres 2019.

Ia menilai, hal itu merupakan hak politik semua warga negara.

"Dari Gerindra, kami siapapun yang mau maju adalah hak setiap warga negara. Ini sesuai konstitusi kita. Bahwa setiap orang bebas untuk dipilih dan memilih. Dan dijamin dan memang harusnya diberikan ruang untuk itu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Saat ditanya respons Gerindra terkait adanya partai yang tertarik mengusung Gatot, ia menjawab partainya tak mempermasalahkan.

(baca: Jenderal Gatot Nurmantyo Masuk Radar PAN untuk Diusung sebagai Capres)

Ia menegaskan, Gerindra tetap akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Fadli menganggap, Prabowo memiliki modal sosial dan politik yang teruji untuk diusung pada pemilu 2019.

"Kalau Pak Prabowo kan social capital and politic-nya lebih panjang jauh. Saya kira tidak ada masalah (Gatot dilirik partai-partai). Bisa complementer juga, pokoknya nanti kita lihat setelah ada aturan yang jelas presidential threshold-nya," lanjut dia.

Partai Amanat Nasional (PAN) sebelumnya menyebut nama Gatot Nurmantyo sebagai salah satu bakal calon presiden yang masuk dalam radar pencalonan PAN.

(baca: Duet Prabowo-Gatot Nurmantyo Diprediksi Tak Laku pada Pilpres 2019)

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, nama Gatot Nurmantyo masuk dalam jajaran tokoh yang disurvei SMRC untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon yang dianggap berpotensi maju pada Pilpres 2019.

Hasil survei menunjukkan, tingkat elektabilitas Gatot masih rendah jika dibandingkan nama-nama lainnya.

"Gatot Nurmantyo masih rendah, masih di bawah 1 persen (0,3 persen). Itu top of mind, dukungan solid yang agak sulit diubah," kata Djayadi, di Kantor SMRC, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

(baca: 8 Kontroversi Panglima Gatot yang Dinilai Politis Versi Kontras)

Menurut Djayadi, nama Gatot ikut disurvei karena belakangan ini menjadi perhatian publik.

"Nama Gatot selalu masuk survei wajar. Karena nama dia sering disebut, beredar di masyarakat. Cuma ya elektabilitasnya dia masih belum kompetitif. Jadi masih rendah sekali elektabilitasnya," kata dia.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menilai, Gatot sebagai seorang Panglima TNI tentunya memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga NKRI.

"Ya kan kita melihat putra-putri terbaik bangsa yang hari ini bermunculan. Itu kan harus kita syukuri," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

(baca: Gatot Nurmantyo: Tidak Etis Saya Berambisi, Beradu dengan Presiden)

Gatot sebelumnya mengaku tak berniat maju sebagai calon presiden. Dia merasa tidak etis jika harus beradu dengan Presiden Joko Widodo yang kemungkinan juga kembali maju dalam Pilpres. 
 
"Saya ini dilantik sebagai Panglima TNI, dan setiap Panglima disumpah untuk taat pada atasan," ujar Gatot dalam talkshow "Rosi" yang tayang di Kompas TV, Kamis (4/5/2017).
 
Dia menjelaskan, selaku Panglima TNI, dia mendapat instruksi dari Presiden untuk menjaga kemajemukan dan kebinekaan. 
 
"Jadi bapak tidak mau jadi presiden atau belum (mau)?" tanya Rosi lagi.
 
Gatot pun memberikan jawaban sekaligus penegasan.
 
"Tidak mau. Tidak etis saya dipercaya Presiden kemudian saya berambisi, beradu dengan Presiden," ucap mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.
Kompas TV Panglima TNI berpesan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh provokasi berkedok agama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com