Masuk dalam Survei SMRC, Bagaimana Elektabilitas Gatot Nurmantyo?

Kompas.com - 05/10/2017, 23:45 WIB
Dalam rangka memperingati HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelar upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990, Selasa (3/10/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoDalam rangka memperingati HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggelar upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990, Selasa (3/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk dalam jajaran tokoh yang disurvei SMRC untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon yang dianggap berpotensi maju pada Pilpres 2019.

Hasil survei menunjukkan, tingkat elektabilitas Gatot masih rendah jika dibandingkan nama-nama lainnya. 

"Gatot Nurmantyo masih rendah, masih di bawah 1 persen (0,3 persen). Itu top of mind, dukungan solid yang agak sulit diubah," kata Djayadi, di Kantor SMRC, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Menurut Djayadi, nama Gatot ikut disurvei karena belakangan ini menjadi perhatian publik. 

"Nama Gatot selalu masuk survei wajar. Karena nama dia sering disebut, beredar di masyarakat. Cuma ya elektabilitasnya dia masih belum kompetitif. Jadi masih rendah sekali elektabilitasnya," kata dia.

Bahkan, kata Djayadi, dengan sisa waktu Pilpres 2019 yang kurang dari dua tahun lagi, akan susah bagi Gatot untuk menggaet dukungan publik jika memang hendak bertarung di Pilpres.

"Potensi tentu ada. Pilpres dua tahun kurang ya tidak mudah. Kan tak bisa tiba-tiba muncul dengan elektabilitas Gatot yang hanya 0,3 persen itu. Tak cukup kompetitif buat layak bertarung," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikut hasil survei yang dilakukan SMRC, saat responden ditanya siapa yang akan dipilih sebagai Presiden jika Pilpres digelar saat ini:

1. Joko Widodo (38,9 persen)
2. Prabowo Subianto (12 persen)
3. Susilo Bambang Yudhoyono (1,6 persen)
4. Anies Baswedan (0,9 persen)
5. Basuki Tjahaja Purnama (0,8 persen)
6. Jusuf Kalla (0,8 persen)
7. Hary Tanoe (0,6 persen)
8. Surya Paloh (0,3 persen)
9. Agus Yudhoyono (0,3 persen)
10. Ridwan Kamil (0,3 persen)
11. Gatot Nurmantyo (0,3 persen)
12. Mahfud MD (0,3 persen)
13. Tuan Guru Bajang 0,2 persen.
14. Chairul Tanjung 0,2 persen.
15. Sri Mulyani 0,1 persen.
 
Adapun, 41,9 persen responden menyatakan tidak menjawab/rahasia. 

Survei yang dilakukan SMRC terkait kecenderungan dukungan politik tiga tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi). Survei tersebut digelar pada 3-10 September 2017.

Survei ini melibatkan 1.220 responden yang merupkan warga negara Indonesia (WNI), telah mempunya hak pilih dalam pemilihan umum yakni sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Responden dipilih secara random atau multistage random sampling. Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1.057 atau 87 persen.

Margin of error survei ini ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih atau spot check.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X