Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Klarifikasi Gatot Nurmantyo soal Kalimat "Akan Kita Serbu..."

Kompas.com - 06/10/2017, 09:36 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklarifikasi salah satu pernyataannya di depan mantan petinggi TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/10/2017) lalu.

Salah satu pernyataan yang menimbulkan kontroversi adalah, "Bahkan kita katakan, kita intip terus, kalau itu ada, akan kita serbu".

Pernyataan tersebut terkait rangkaian perkataan Gatot dalam pidato yang menyebut bahwa ada institusi non-militer yang mengadakan 5.000 senjata api.

Dalam wawancara khusus dengan Rosiana Silalahi dalam "Rosi" di Kompas TV, Kamis (5/10/2017) malam, Gatot mengakui kalimat itu. Namun, dia membantah maksudnya bukan demikian, karena ada kalimat yang dipotong lalu tersebar di publik.

"Tapi ada kata-kata, 'apabila hukum sudah tidak berlaku'. Ekornya itu diputus," kata Gatot.

"Saya juga katakan, 'apabila hukum sudah tidak berlaku', saya mau izin kepada siapa? Kan berarti hukum rimba yang berlaku kan. Kondisi darurat kan berarti," ujar dia.

(Baca juga: Panglima TNI Khawatir soal Senjata Ilegal Setelah Analisis Suriah-Irak)

Karena pernyataannya dipotong, Gatot mengaku wajar bahwa terkesan ia sedang menakuti masyarakat. Padahal, tidak demikian.

"Kalau saya katakan, informasi yang tepat dan akan terjadi, itu baru beda. Ini saya ngomong apabila hukum sudah tidak berlaku. Ini yang dipotong sehingga nakut-nakutin orang, ya pada takut," ujar Gatot.

Gatot juga membantah kalimatnya itu bertujuan menebar ketakutan di kalangan mantan petinggi TNI. Menurut Gatot, meskipun mereka sudah pensiun, namun masih memiliki keberanian yang tinggi dalam membela tumpah darah Indonesia.

"Kalau saya nakut-nakutin purnawirawan, purnawirawan itu enggak takut mati. Mereka purnawirawan tapi jiwa-jiwanya masih tinggi. Saya nakut-nakutin purnawirawan, ketawa dia. Justru lebih berani purnawirawan daripada tentara aktifnya," ujar Gatot.

(Baca juga: Panglima TNI Siap Jelaskan Pernyataannya soal Pembelian 5.000 Senjata kepada Komisi I)

Transkrip rekaman

Pernyataan Gatot itu diketahui terekam dan beredar di media sosial. Berikut transkrip pernyataannya:

Situasi yang sekarang ini yang sama-sama kita harus waspadai, ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan pada saat ABRI yang dulu, itu terjadi sekarang ini.

Sehingga suatu saat apabila kami yang junior ini melakukan langkah di luar kepatutan para senior, itu karena kami bhayangkari. Tapi pasti data-data kami akurat, ada kelompok institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata, bukan militer, ada itu, ada yang memaksa, ada yang mempidanakan. Dan data-data kami, intelijen kami, akurat.

Bahkan TNI pun akan dibeli. Jujur saya katakan, tidak semua institusi (TNI) bersih, ada yang punya keinginan dengan cara yang amoral untuk mengambil jabatan.

Saya berjanji, mereka akan saya buat merintih, bukan hanya menangis, biarpun itu jenderal, karena ini berbahaya. Memakai nama Presiden, seolah-olah itu Presiden yang berbuat, padahal saya yakin itu bukan Presiden. Informasi yang saya dapat kalau bukan dari A1 tidak akan saya sampaikan di sini.

Saya katakan, kita akan pantau terus, begitu itu ada akan kita serbu, jadi suatu saat kami akan menyerbu, Pak, karena itu tidak boleh di NKRI ada institusi yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. Bahkan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, dan bisa menembak pesawat, dan bisa menembak kapal, saya serbu kalau ada.

(Baca juga: Komisi I: Pernyataan Panglima TNI soal 5.000 Senjata Tidak pada Tempatnya)

Kompas TV Jokowi menilai persoalan impor senjata api polri adalah masalah teknis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com