Jadi Tahanan KPK, Rita Widyasari Minta Maaf kepada Masyarakat Kukar

Kompas.com - 06/10/2017, 22:04 WIB
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditahan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Jumat (6/10/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINBupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditahan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Jumat (6/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari meminta maaf kepada masyarakat Kutai Kartanegara.

Permintaan maaf itu disampaikan Rita karena ia harus menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

"Saya pertama-tama mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Kutai, Kalimantan Timur, karena hari ini saya dinyatakan tersangka dan harus menjalani prosesnya," ujar Rita seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Meski demikian, Rita tetap tidak mengaku bersalah. Ia berupaya meyakinkan bahwa ia tidak pernah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai bupati.

Baca: Bupati Kukar Rita Widyasari Jadi Penghuni Pertama Rutan Baru KPK

"Saya tidak merasa bersalah dengan dua hal yang dituduhkan KPK. Tapi proses ini harus saya lewati, bahwa kalau diperiksa harus ditahan, kan begitu," kata Rita.

Rita tiba di Gedung KPK sekitar pukul 12.30 WIB. Politisi Partai Golkar tersebut hampir 9 jam berada di Gedung KPK.

Pada pukul 20.55 WIB, Rita keluar menggunakan rompi tahanan berwarna oranye. Ia didampingi beberapa kerabat dan pengacara.

Rita ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dua orang lainnya, yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, dan Hari Susanto Gun selaku Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima).

Baca: KPK Telusuri Peran Tim 11, Pengatur Proyek untuk Bupati Kukar Rita Widyasari

Dalam kasus ini, Hari Susanto diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Rita terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.

Selain itu, Rita dan Khairudin diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Rita sebagai penyelenggara negara. Nilainya 775 ribu dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar.



Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Nasional
Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

Nasional
Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X