Jadi Tahanan KPK, Rita Widyasari Minta Maaf kepada Masyarakat Kukar

Kompas.com - 06/10/2017, 22:04 WIB
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditahan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Jumat (6/10/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINBupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditahan seusai diperiksa di Gedung KPK Jakarta, Jumat (6/10/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari meminta maaf kepada masyarakat Kutai Kartanegara.

Permintaan maaf itu disampaikan Rita karena ia harus menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

"Saya pertama-tama mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Kutai, Kalimantan Timur, karena hari ini saya dinyatakan tersangka dan harus menjalani prosesnya," ujar Rita seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Meski demikian, Rita tetap tidak mengaku bersalah. Ia berupaya meyakinkan bahwa ia tidak pernah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai bupati.

Baca: Bupati Kukar Rita Widyasari Jadi Penghuni Pertama Rutan Baru KPK

"Saya tidak merasa bersalah dengan dua hal yang dituduhkan KPK. Tapi proses ini harus saya lewati, bahwa kalau diperiksa harus ditahan, kan begitu," kata Rita.

Rita tiba di Gedung KPK sekitar pukul 12.30 WIB. Politisi Partai Golkar tersebut hampir 9 jam berada di Gedung KPK.

Pada pukul 20.55 WIB, Rita keluar menggunakan rompi tahanan berwarna oranye. Ia didampingi beberapa kerabat dan pengacara.

Rita ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dua orang lainnya, yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin, dan Hari Susanto Gun selaku Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima).

Baca: KPK Telusuri Peran Tim 11, Pengatur Proyek untuk Bupati Kukar Rita Widyasari

Dalam kasus ini, Hari Susanto diduga memberikan uang sejumlah Rp 6 miliar kepada Rita terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP.

Selain itu, Rita dan Khairudin diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Rita sebagai penyelenggara negara. Nilainya 775 ribu dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar.



Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

Nasional
Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Nasional
Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Nasional
KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

Nasional
Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Nasional
Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Nasional
Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Nasional
Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Baleg Klaim Pembahasan UU Disiarkan Langsung, Tak Ada yang Ditutupi

Nasional
Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Nasional
Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Jokowi: Masih Banyak Potensi Pasar Ekspor yang Belum Tergarap

Nasional
Bali Democracy Forum Usung Tema 'Democracy and Covid-19 Pandemic'

Bali Democracy Forum Usung Tema "Democracy and Covid-19 Pandemic"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X