Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tujuh Kader Ditangkap KPK dalam Sebulan, Nusron Ingin Golkar Berbenah

Kompas.com - 06/10/2017, 10:31 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I, Jawa, Sumatera DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, menilai partainya perlu berbenah secara total agar jauh dari kesan koruptif.

Apalagi, ia juga menyinggung banyaknya kader Partai Golkar yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu bulan terakhir.

"Golkar perlu refleksi total mengenai perilaku politik kader. Ini kan dalam waktu satu bulan, tujuh yang ketangkap KPK," kata Nusron di sela rapat internal partai di Hotel The Sultan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Nusron menambahkan, Golkar memiliki jargon "Suara Golkar, Suara Rakyat". Sedangkan ketika pihaknya meminta data presentasi dari banyak lembaga survei, kehendak rakyat adalah menginginkan partai politik yang mendukung pemerintahan bersih.

Golkar, kata Nusron, perlu refleksi total agar betul-betul mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat. Banyaknya kader yang ditangkap KPK dalam waktu sebulan saja menunjukkan bahwa ada manajemen pengelolaan partai yang salah.

"Clean government, parpol yang pro terhadap pemberantasan korupsi, parpol yang jauh kadernya dari perilaku koruptif," kata dia.

(Baca juga: Pertahankan Novanto, Golkar Dinilai Akan Dihukum Publik pada Pemilu)

Nusron pun menginginkan agar rapat pleno dengan agenda terkait bisa segera dilakukan.

"Kalau kamu tanya saya, ya bikin secepatnya saja. Saya ingin masalah ini bisa tuntas, setuntas-tuntasnya," ucap mantan anggota DPR itu.

Adapun saat ditanya perihal wacana pergantian ketua umum partai yang sempat mengemuka, menurut dia, perlu ada perbaikan menyeluruh.

"Yang perlu diganti tidak hanya Ketum, yang perlu diganti cara pikir dan cara tujuan berpolitik kita. Kalau enggak kita ditinggalin rakyat," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu.

(Baca juga: Soal Setya Novanto, Golkar Dianggap Sulit Menangkan Opini Lawan KPK)

Kompas TV Dari analisis internal Golkar, terjadi penurunan elektabilitas karena status tersangka Setnov.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com